INBERITA.COM, Perdebatan mengenai konsistensi seorang pengamat politik kembali mengemuka setelah nama Rocky Gerung ramai diperbincangkan di ruang publik.
Kali ini, sorotan bukan semata-mata mengenai isi kritiknya, melainkan soal seberapa keras kritik tersebut disampaikan ketika pemerintahan yang berkuasa sudah berganti.
Sejumlah netizen membandingkan sikap Rocky Gerung saat pemerintahan Joko Widodo dengan komentarnya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di mata sebagian warganet, Rocky dahulu kerap tampil sangat tajam ketika membedah kebijakan, keputusan politik, maupun berbagai persoalan yang muncul pada era Jokowi.
Situasinya dinilai berbeda ketika pemerintahan Prabowo menghadapi sejumlah persoalan. Kritik Rocky memang masih muncul, termasuk menyangkut kebijakan pemerintah dan persoalan anggaran negara.
Namun, sebagian netizen merasa nada serta pendekatan yang digunakan tidak lagi sekeras ketika ia mengomentari pemerintahan sebelumnya.
Perbandingan itulah yang kemudian memunculkan sindiran di media sosial. Salah satu pertanyaan yang beredar bahkan mengarah pada label yang cukup provokatif: “Jubir pemerintah ala filsuf?”
Kalimat tersebut jelas merupakan bentuk sindiran, bukan keterangan resmi mengenai posisi Rocky Gerung.
Namun, kemunculannya memperlihatkan bahwa publik tidak hanya menilai seseorang dari ada atau tidaknya kritik, tetapi juga dari konsistensi standar kritik yang digunakan terhadap penguasa.
Persoalan konsistensi menjadi penting dalam konteks pengamat politik. Seorang komentator publik tentu dapat mengubah penilaian ketika situasi politik berubah.
Kebijakan yang berbeda, persoalan yang berbeda, hingga karakter pemerintahan yang berbeda dapat membuat sudut pandang seseorang ikut berkembang.
Karena itu, kritik yang lebih lunak tidak otomatis berarti seseorang telah berhenti bersikap kritis.
Sebaliknya, publik juga memiliki ruang untuk mempertanyakan apakah perubahan nada tersebut memang disebabkan oleh perbedaan substansi persoalan atau karena perubahan sikap terhadap kekuasaan.
Di sinilah perdebatan mengenai Rocky Gerung menjadi lebih luas daripada sekadar persoalan Prabowo atau Jokowi.
Yang dipersoalkan sebagian netizen adalah ukuran yang digunakan ketika seorang tokoh menilai pemerintah. Apakah standar tersebut tetap sama ketika sosok yang berada di pusat kekuasaan berubah?
Rocky sendiri sebelumnya telah membantah anggapan bahwa dirinya menjadi lebih lunak terhadap pemerintahan Prabowo. Ia menyatakan bahwa kritik terhadap pemerintahan saat ini tetap ada.
Hanya saja, menurut penjelasan tersebut, persoalan yang dihadapi pemerintahan Prabowo dilihat melalui pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan situasi pada masa pemerintahan sebelumnya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa perbedaan nada kritik tidak selalu dapat dibaca secara sederhana sebagai dukungan politik. Ada kemungkinan seorang pengamat memilih titik tekan yang berbeda karena melihat karakter persoalan yang berbeda pula.
Meski demikian, persepsi publik tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan seorang figur yang dikenal aktif memberikan komentar politik.
Ketika seseorang sebelumnya dikenal sebagai pengkritik keras pemerintah, setiap perubahan gaya komunikasi akan lebih mudah dibandingkan dengan sikapnya pada masa lalu.
Dalam kasus Rocky, rekam jejak komentarnya terhadap pemerintahan Jokowi menjadi tolok ukur yang digunakan sebagian netizen untuk menilai sikapnya pada era Prabowo. Perbandingan tersebut kemudian melahirkan pertanyaan mengenai independensi, konsistensi, dan standar kritik.
Di sisi lain, kritik terhadap seorang pengamat juga semestinya tidak berhenti pada persoalan seberapa keras ucapannya.
Ukuran yang lebih substantif adalah apakah argumen yang disampaikan memiliki dasar, apakah persoalan yang diangkat relevan, dan apakah kritik tersebut diarahkan pada kebijakan atau sekadar pada figur politik tertentu.
Hal ini penting karena politik tidak selalu dapat dibaca melalui hitam dan putih. Seorang pengamat bisa saja mengkritik pemerintah dalam satu persoalan, tetapi memberikan penilaian positif atau lebih lunak dalam persoalan lainnya.
Sikap semacam itu tidak dengan sendirinya menunjukkan keberpihakan.
Namun, publik tetap berhak menguji konsistensi argumen tersebut. Jika sebelumnya standar tertentu digunakan untuk menilai pemerintah, wajar apabila muncul pertanyaan ketika standar itu dianggap berubah setelah pergantian kekuasaan.
Perdebatan mengenai Rocky Gerung pada akhirnya memperlihatkan dinamika yang lebih besar dalam politik Indonesia: figur publik bukan hanya dinilai dari apa yang mereka katakan, tetapi juga dari konsistensi antara sikap hari ini dan pernyataan mereka pada masa lalu.
Sindiran “Jubir pemerintah ala filsuf?” menjadi salah satu cermin dari persepsi tersebut. Bagi pihak yang menganggap kritik Rocky terhadap Prabowo terlalu lunak, sindiran itu merupakan cara mempertanyakan perubahan sikap.
Sementara bagi pihak yang menerima penjelasan Rocky, perbedaan pendekatan dapat dipahami sebagai konsekuensi dari perbedaan persoalan yang sedang dihadapi pemerintah.
Yang jelas, perdebatan belum berhenti pada siapa yang lebih keras mengkritik. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kritik terhadap pemerintah benar-benar didasarkan pada prinsip yang konsisten atau sekadar mengikuti siapa yang sedang memegang kekuasaan.
Dalam situasi politik yang terus berubah, ukuran tersebut akan menjadi semakin penting.
Sebab, independensi seorang pengamat bukan hanya diuji ketika ia berseberangan dengan pemerintah, tetapi juga ketika pemerintah yang berkuasa memiliki hubungan atau posisi yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya.
Karena itu, publik kini tidak hanya menunggu kritik Rocky Gerung terhadap pemerintahan Prabowo, tetapi juga mencermati alasan di balik kritik tersebut.
Pada akhirnya, kekuatan seorang pengamat tidak semata-mata terletak pada ketajaman komentar, melainkan pada kemampuan mempertahankan argumentasi yang dapat diuji, konsisten, dan relevan ketika kekuasaan berganti tangan.