Kemhan Libatkan TNI-Polri Rekrut 30 Ribu SPPI untuk Program Kopdes Merah Putih

INBERITA.COM, Kementerian Pertahanan (Kemhan) berencana merekrut sekitar 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola program Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026.

Perekrutan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan tenaga pengawak bagi puluhan ribu koperasi desa yang akan dibentuk di berbagai wilayah Indonesia.

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri ditargetkan memiliki sekitar 80.000 unit koperasi di seluruh daerah.

Untuk memastikan operasional dan manajemen koperasi berjalan optimal, pemerintah menilai perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas manajerial serta pemahaman pembangunan desa.

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto mengatakan perekrutan puluhan ribu SPPI tersebut akan dilakukan melalui dukungan lintas institusi, termasuk Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.

“Pemerintah menargetkan perekrutan dan pelatihan sekitar 30.000 tenaga pengawak melalui dukungan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri,” kata Donny Ermawan Taufanto dalam rapat percepatan program Koperasi Desa Merah Putih, sebagaimana dimuat dalam keterangan resmi Kemhan pada Kamis, 12 Maret 2026.

Menurut dia, tenaga pengawak tersebut nantinya akan menjadi bagian penting dalam menggerakkan operasional koperasi desa yang dirancang sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Kehadiran SPPI diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas pengelolaan koperasi sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi desa.

Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa proses perekrutan SPPI untuk Koperasi Desa Merah Putih akan terbuka untuk masyarakat umum.

Pemerintah memberikan kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu untuk ikut berpartisipasi dalam program tersebut.

Ia menegaskan bahwa seluruh sarjana maupun lulusan magister dari berbagai jurusan dapat mendaftar sebagai calon pemimpin di koperasi desa tersebut.

“Siapa saja boleh mengikuti asalkan memiliki syarat pendidikan terakhir sarjana,” kata Rico saat dihubungi pada Jumat, 13 Maret 2026.

Rico menjelaskan, para pelamar nantinya akan mengikuti serangkaian tahapan seleksi sebelum diterima sebagai SPPI.

Setelah dinyatakan lolos, para kandidat akan mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan untuk membekali mereka dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam mengelola koperasi desa.

Pelatihan tersebut dirancang untuk mempersiapkan para SPPI agar mampu menjalankan fungsi manajerial di koperasi, termasuk pengelolaan usaha, administrasi organisasi, hingga penguatan jaringan ekonomi desa.

Dengan pembekalan tersebut, para SPPI diharapkan dapat menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di Koperasi Desa Merah Putih.

Setelah menyelesaikan pelatihan, para SPPI akan ditempatkan di berbagai daerah sebagai manajer Koperasi Desa Merah Putih.

Mereka akan bertanggung jawab mengelola operasional koperasi sekaligus mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal.

Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperkuat struktur ekonomi desa melalui koperasi yang dikelola secara profesional.

Dengan jumlah koperasi yang mencapai puluhan ribu unit, kebutuhan akan tenaga pengelola yang kompeten menjadi faktor krusial agar program tersebut dapat berjalan efektif.

Rico menyampaikan bahwa proses perekrutan SPPI direncanakan mulai dibuka pada pertengahan tahun ini.

Saat ini pemerintah masih melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mematangkan mekanisme seleksi serta penyiapan program pelatihan.

“Perekrutan SPPI untuk mengisi posisi di Koperasi Desa Merah Putih ini dijadwalkan akan dimulai pada Juni 2026. Saat ini masih dalam tahap koordinasi lintas kementerian atau lembaga serta penyiapan,” katanya.

Dengan rencana perekrutan 30.000 SPPI tersebut, pemerintah berharap program Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan sesuai target dan mulai beroperasi pada Agustus 2026, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak utama perekonomian desa di Indonesia.