INBERITA.COM, Pemerintah memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri siap dicairkan pada awal Ramadan 2026.
Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 55 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 49,4 triliun.
Kebijakan ini diharapkan menjadi motor penggerak belanja negara sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2026.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan proses pencairan THR ASN akan dimulai pada awal bulan puasa.
“Saya enggak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa disalurkan,” ucap Purbaya di Wisma Danantara , 13 Februari 2026.
Pernyataan tersebut memperkuat komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli aparatur negara menjelang Hari Raya Idulfitri.
Dengan pencairan di awal Ramadan, diharapkan para ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran, sekaligus mendorong perputaran uang di masyarakat.
Pencairan THR 2026 akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, pada Ramadan tahun lalu, kepala negara menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur penyaluran THR dan gaji ke-13 bagi 9,4 juta aparatur negara.
Berdasarkan ketentuan tersebut, THR dan gaji ke-13 yang diberikan kepada aparatur negara meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen.
Skema ini berlaku bagi ASN pusat, prajurit TNI-Polri, serta para hakim. Sementara itu, bagi ASN daerah, formulanya serupa dengan ASN pusat namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah.
Untuk pensiunan, pemerintah pada tahun sebelumnya memberikan THR sebesar uang pensiun bulanan.
Skema ini diperkirakan tetap menjadi acuan dalam kebijakan tahun ini, meski detail teknisnya menunggu penerbitan aturan resmi terbaru.
Kenaikan anggaran THR ASN 2026 menjadi Rp 55 triliun mencerminkan peningkatan belanja negara yang cukup agresif di awal tahun.
Pemerintah menempatkan pencairan THR sebagai bagian dari strategi fiskal ekspansif guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026.
Purbaya menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 berada di kisaran 5,4 hingga 6 persen.
Target tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 yang tercatat sebesar 5,11 persen.
Secara keseluruhan, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini dapat menyentuh angka 6 persen.
Selain penyaluran THR ASN, pemerintah juga mempercepat realisasi program Makan Bergizi Gratis dan berbagai stimulus perekonomian lainnya pada awal tahun.
Langkah ini diyakini mampu memperkuat konsumsi domestik sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Momentum Ramadan dinilai strategis untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, terutama sektor ritel, transportasi, hingga pariwisata domestik.
Dengan cairnya THR ASN di awal puasa, likuiditas di masyarakat diproyeksikan meningkat, sehingga berdampak positif pada perputaran uang dan daya beli.
Kebijakan THR ASN 2026 ini sekaligus menjadi sinyal optimisme pemerintah terhadap prospek ekonomi nasional.
Melalui kombinasi belanja negara, percepatan program sosial, dan stimulus fiskal, pemerintah berharap mampu menjaga momentum pemulihan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan anggaran Rp 55 triliun dan jadwal pencairan di awal Ramadan, THR ASN 2026 menjadi salah satu kebijakan fiskal paling dinantikan oleh jutaan aparatur negara di seluruh Indonesia.