INBERITA.COM, Kenaikan harga energi global akibat memanasnya konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran mulai memicu langkah penghematan drastis di sejumlah negara Asia.
Dampak perang Iran terhadap pasokan energi global membuat beberapa pemerintah mengambil kebijakan darurat untuk menekan konsumsi bahan bakar dan listrik.
Pakistan, Thailand, Bangladesh, dan Vietnam menjadi negara yang paling cepat merespons krisis energi ini.
Pemerintah di negara-negara tersebut menerapkan berbagai langkah penghematan, mulai dari penutupan sekolah, penerapan kerja dari rumah (WFH) bagi pegawai negeri, hingga pemotongan gaji pejabat.
Di Pakistan, pemerintah mengambil kebijakan penghematan energi yang sangat luas.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan serangkaian langkah penghematan pada Senin (9/3/2026) untuk menstabilkan kondisi ekonomi negara tersebut.
Mulai pekan depan, seluruh sekolah di Pakistan akan ditutup selama dua minggu. Kebijakan ini diperkirakan berdampak pada sekitar 40 juta siswa di seluruh negeri.
Sementara itu, perguruan tinggi dan universitas diminta beralih ke sistem kuliah daring selama periode yang sama guna menekan konsumsi energi di kampus.
Tidak hanya sektor pendidikan, operasional pemerintahan juga ikut disesuaikan. Kantor pemerintah—kecuali sektor perbankan—hanya akan beroperasi empat hari dalam sepekan.
Selain itu, separuh pegawai negeri diminta bekerja dari rumah untuk mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar.
Penghematan juga diterapkan pada kendaraan dinas pemerintah. Jatah bahan bakar untuk kendaraan dinas dipangkas hingga setengah selama dua bulan.
Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk ambulans dan bus umum yang tetap mendapatkan prioritas pasokan energi.
Pemerintah Pakistan juga menangguhkan pembelian kendaraan dinas baru hingga Juni 2026 sebagai bagian dari strategi penghematan anggaran dan energi.
Langkah penghematan bahkan menyasar pejabat tinggi negara. Para menteri kabinet serta penasihat pemerintah sepakat melepas gaji dan tunjangan mereka selama periode krisis.
Sementara itu, anggota legislatif federal maupun daerah diharapkan secara sukarela memotong gaji mereka sebesar 25 persen.
Dalam kebijakan lain yang cukup unik, pemerintah Pakistan juga melarang penyelenggaraan pesta makan malam buka puasa selama bulan Ramadhan sebagai bagian dari upaya penghematan energi nasional.
Krisis energi yang melanda Pakistan semakin terasa setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar secara signifikan.
Harga bensin dan solar naik sebesar 55 rupee atau sekitar Rp 3.316 per liter. Kenaikan ini disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah negara tersebut.
Ketergantungan Pakistan terhadap impor energi membuat perekonomian negara itu sangat rentan terhadap gejolak harga minyak global.
Ketika harga energi melonjak akibat konflik geopolitik, dampaknya langsung dirasakan oleh inflasi domestik.
Pemerintah Pakistan mengakui kebijakan yang diambil bukanlah keputusan mudah. Namun langkah tersebut dinilai perlu untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
“Untuk menstabilkan ekonomi, kami telah mengambil keputusan-keputusan sulit,” kata Sharif dalam pidatonya yang disiarkan televisi.
Langkah penghematan energi juga diterapkan di Thailand. Pemerintah Thailand mengambil pendekatan berbeda dengan menekankan pengurangan mobilitas dan konsumsi listrik di perkantoran.
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul memerintahkan para pegawai negeri untuk bekerja dari rumah mulai Selasa (10/3/2026).
Kebijakan ini berlaku bagi sebagian besar aparatur negara, kecuali pegawai yang bertugas langsung melayani masyarakat.
Penerapan work from home diharapkan dapat mengurangi penggunaan transportasi serta konsumsi listrik di gedung perkantoran pemerintah.
Langkah-langkah darurat yang dilakukan sejumlah negara Asia ini menunjukkan besarnya dampak konflik Iran terhadap stabilitas energi global.
jKetika pasokan energi terganggu dan harga melonjak tajam, negara-negara yang bergantung pada impor energi menjadi pihak yang paling cepat merasakan tekanan ekonomi.
Dengan situasi geopolitik yang masih memanas, kebijakan penghematan energi kemungkinan akan terus diberlakukan hingga kondisi pasar energi global kembali stabil.
Negara-negara di kawasan Asia kini dipaksa beradaptasi cepat untuk menjaga ketahanan energi sekaligus menahan lonjakan inflasi akibat krisis bahan bakar.