INBERITA.COM, Polemik mengenai rencana pemanfaatan sepeda motor listrik hasil pengadaan Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memantik perdebatan.
Di tengah upaya pemerintah mencari jalan keluar agar aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan manfaat, kalangan pemerhati pendidikan justru menilai kebijakan tersebut tidak menyentuh persoalan utama yang selama ini dihadapi guru honorer.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) secara terbuka menyatakan keberatan terhadap wacana penghibahan motor listrik kepada guru honorer.
Organisasi tersebut menilai kebijakan itu tidak hanya kurang tepat sasaran, tetapi juga berpotensi mengaburkan persoalan mendasar yang hingga kini belum terselesaikan, yakni kesejahteraan dan kepastian status para tenaga pendidik.
Ketua Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, menegaskan bahwa kebutuhan guru honorer saat ini bukanlah kendaraan operasional. Menurutnya, pemerintah seharusnya memprioritaskan kebijakan yang benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup guru.
“Guru tidak butuh motor listrik,” kata Iman saat dimintai tanggapan pada Senin, 22 Juni 2026.
Ia menilai pengalihan motor listrik yang sebelumnya dibeli untuk kepentingan operasional Badan Gizi Nasional kepada guru honorer bukan merupakan solusi yang menjawab persoalan di sektor pendidikan.
Bahkan, langkah tersebut dinilai memberi kesan bahwa guru dijadikan penerima aset yang sejak awal tidak dirancang untuk kebutuhan mereka.
Iman menyebut guru tidak semestinya menjadi tempat penyaluran barang yang muncul dari polemik pengadaan. Menurutnya, pendekatan semacam itu mencerminkan kebijakan yang kurang bijaksana karena tidak berangkat dari kebutuhan riil para tenaga pendidik.
“Guru bukan tempat penampungan dari sisa-sisa masalah. Jadi ini sebuah perlakuan yang tidak bijaksana,” ujarnya.
P2G menilai tantangan terbesar yang dihadapi guru honorer masih berkutat pada rendahnya kesejahteraan.
Di berbagai daerah, tidak sedikit guru honorer yang menerima penghasilan jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak. Kondisi tersebut diperparah oleh ketidakjelasan status kepegawaian yang membuat mereka belum memperoleh kepastian karier maupun perlindungan sosial secara memadai.
Karena itu, menurut Iman, pemerintah seharusnya memusatkan perhatian pada penyelesaian persoalan mendasar tersebut.
Kepastian mengenai pengangkatan menjadi aparatur sipil negara (ASN), sistem penggajian yang layak, serta jaminan kesejahteraan dinilai jauh lebih dibutuhkan dibanding pemberian kendaraan.
Ia juga menyoroti aspek teknis dari rencana hibah tersebut. Motor listrik yang dibeli BGN pada awalnya dipersiapkan untuk mendukung operasional pegawai dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan sebagai fasilitas bagi guru.
Menurutnya, perubahan fungsi aset itu menimbulkan sejumlah pertanyaan baru. Selain belum jelas mekanisme distribusi, pemerintah juga perlu memikirkan kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk ketersediaan fasilitas pengisian daya di berbagai wilayah, terutama daerah yang masih memiliki keterbatasan akses.
“Bagaimana mungkin guru ini punya motor, tetapi pemerintah tidak memikirkan bagaimana pengoperasian motor ini di sejumlah daerah. Kami kira kebijakan itu desainnya harus jelas. Sejak awal ini bukan untuk guru,” kata Iman.
Di sisi lain, usulan pemanfaatan motor listrik tersebut memperoleh dukungan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini. Menurutnya, hibah kepada guru honorer dapat menjadi salah satu alternatif agar aset negara yang sudah terlanjur dibeli tidak terbengkalai.
Dalam keterangannya, Yahya mengungkapkan bahwa rencana tersebut sempat disampaikan oleh Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, dalam rapat bersama Komisi IX DPR.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ujar Yahya.
Meski mendukung pemanfaatan aset melalui skema hibah, Yahya mengaku sejak awal tidak sepakat dengan kebijakan pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai kendaraan tersebut tidak sesuai dengan karakter pekerjaan pengelola dapur yang relatif tidak membutuhkan mobilitas tinggi.
“Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” katanya.
Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan adanya dua pendekatan berbeda dalam melihat persoalan. Di satu sisi, terdapat keinginan agar aset negara tetap memberikan manfaat sehingga tidak menjadi pemborosan anggaran.
Namun di sisi lain, muncul tuntutan agar setiap kebijakan benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan penerima manfaat, bukan sekadar mencari solusi atas aset yang sudah terlanjur dibeli.
Sementara itu, hingga kini Badan Gizi Nasional belum memberikan penjelasan rinci mengenai skema pemanfaatan motor listrik tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan kepada Agustina Arumsari juga belum memperoleh jawaban.
Dalam konferensi pers di kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026, Arumsari hanya menjelaskan bahwa seluruh pengadaan barang pada tahun 2025 sedang dievaluasi secara menyeluruh.
Menurutnya, setiap aset akan dikaji agar bisa dimanfaatkan secara optimal tanpa mengulangi kesalahan kebijakan sebelumnya.
“Satu demi satu barangnya dan sebagainya, itu masih dibahas dengan teman-teman yang lain, apalagi masih dalam proses di kejaksaan,” ujarnya kepada awak media.
Ia menambahkan bahwa evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pengadaan barang sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Pemerintah, kata dia, tidak ingin kembali melakukan belanja yang pada akhirnya tidak memberikan manfaat sesuai tujuan awal.
“Ini salah satu bentuk efisiensi anggaran juga,” ucapnya.
Perdebatan mengenai hibah motor listrik ini pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang pemanfaatan aset negara, tetapi juga membuka kembali diskusi yang lebih luas mengenai arah kebijakan pendidikan nasional.
Banyak kalangan menilai bahwa kesejahteraan guru masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Tanpa perbaikan terhadap aspek tersebut, berbagai bentuk bantuan fisik dikhawatirkan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Karena itu, sejumlah pemerhati pendidikan berharap pemerintah menjadikan polemik ini sebagai momentum untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif.
Pemanfaatan aset negara memang penting agar tidak menjadi pemborosan, namun langkah tersebut idealnya tetap mempertimbangkan kebutuhan nyata para penerima manfaat.
Bagi guru honorer, kepastian status, penghasilan yang layak, serta perlindungan profesi dinilai tetap menjadi prioritas yang paling mendesak dibanding pemberian fasilitas yang sejak awal tidak dirancang untuk mendukung tugas mereka.