INBERITA.COM, Penutupan pemerintahan Amerika Serikat (government shutdown) telah memasuki hari ke-35, menjadikannya yang terpanjang dalam sejarah negeri itu.
Kebuntuan antara Partai Republik dan Partai Demokrat dalam menyetujui rancangan anggaran membuat roda pemerintahan lumpuh, dengan dampak sosial dan ekonomi yang semakin meluas.
Melansir Reuters, Rabu (5/11/2025), sejumlah layanan publik penting kini berhenti total.
Program bantuan pangan bagi warga berpenghasilan rendah untuk pertama kalinya dihentikan, sementara pegawai federal di berbagai sektor—termasuk bandara, penegak hukum, dan militer—tidak menerima gaji.
Publikasi data ekonomi resmi pemerintah juga tertunda, mengganggu aktivitas pasar dan perencanaan ekonomi nasional.
Situasi politik di Washington kian buntu. Senat Amerika Serikat telah menolak lebih dari selusin rancangan anggaran sementara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tanpa tanda-tanda perubahan sikap dari kedua belah pihak.
Partai Republik, yang memegang 53 kursi di Senat, membutuhkan dukungan minimal tujuh anggota Demokrat untuk mencapai ambang 60 suara agar rancangan undang-undang dapat disahkan.
Namun, Partai Demokrat menolak memberikan dukungan tanpa jaminan perpanjangan subsidi asuransi kesehatan yang menjadi syarat utama mereka.
“Korban dari shutdown yang dipicu Demokrat terus bertambah. Pertanyaannya, sampai kapan mereka akan menahan ini—sebulan, dua, atau tiga bulan lagi?” ujar Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune.
Sementara itu, Pemimpin Minoritas Demokrat Chuck Schumer justru menilai pemerintahan Donald Trump kehilangan fokus terhadap isu utama yang berdampak langsung pada rakyat.
“Ketika Donald Trump sibuk membanggakan renovasi kamar mandi di Gedung Putih, rakyat Amerika justru cemas memikirkan cara membayar asuransi kesehatan tahun depan,” sindir Schumer dalam pernyataannya.
Meski ketegangan masih tinggi, sejumlah sumber di Senat menyebut terdapat “tanda-tanda kemajuan” dalam pembicaraan tertutup antara kedua partai besar tersebut.
Shutdown kali ini menjadi yang ke-15 sejak tahun 1981, sekaligus terpanjang dalam empat dekade terakhir.
Uniknya, dalam kasus kali ini posisi terbalik dari biasanya, Partai Demokrat justru menjadi pihak yang menolak rancangan dana sementara, sementara Partai Republik berupaya mendorong kesepakatan cepat.
“Ketegangan antarpartai sudah sangat dalam sejak awal, dan hingga kini masih belum banyak berubah,” kata Rachel Snyderman, Direktur Kebijakan Ekonomi di Bipartisan Policy Center, menggambarkan sulitnya kompromi politik di Washington.
Dampak sosial shutdown semakin terasa. Sekitar 42 juta warga AS penerima bantuan pangan lewat program Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) kehilangan dukungan pada Sabtu (1/11/2025).
Pemerintah hanya mampu menjanjikan distribusi sebagian bantuan untuk November, namun prosesnya diperkirakan memakan waktu berminggu-minggu.
Tak hanya itu, program pendidikan anak usia dini Head Start untuk keluarga berpenghasilan rendah juga terancam berhenti karena ketiadaan dana sejak awal November.
Ribuan lembaga pendidikan dan pengasuhan anak kini menghentikan operasionalnya sementara waktu.
Di sisi lain, pegawai federal, anggota militer, aparat keamanan, hingga petugas bandara ikut merasakan imbas langsung karena tidak menerima gaji.
Kekurangan staf menyebabkan antrean panjang dan penundaan penerbangan yang telah memengaruhi lebih dari 3,2 juta penumpang di seluruh AS sejak shutdown dimulai.
Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan penutupan pemerintahan ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi hingga 11 miliar dolar AS jika berlangsung satu minggu lebih lama.
Kerugian tersebut mencakup hilangnya produktivitas, penurunan konsumsi masyarakat, dan gangguan terhadap aktivitas perdagangan antarnegara.
Selama periode shutdown, Trump lebih banyak memusatkan perhatian pada isu luar negeri—termasuk konflik di Gaza, ketegangan dengan Rusia, dan hubungan strategis di Asia.
Namun dalam pernyataannya di media sosial, Trump justru menyerukan agar Partai Republik menghapus ambang batas 60 suara (filibuster) di Senat guna mempercepat pengesahan kebijakan.
“Jika kami hapus filibuster, semua kebijakan bisa disetujui. Jika tidak, Partai Demokrat akan diuntungkan dalam pemilu mendatang,” tulis Trump di akun resminya.
Usulan tersebut langsung ditolak oleh John Thune dan sejumlah senator senior dari Partai Republik yang menilai langkah itu justru berisiko mengacaukan keseimbangan politik Senat dalam jangka panjang.
Sementara itu, hasil survei Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa publik kini terbelah dalam menyalahkan kedua partai atas krisis ini.
Sekitar 50 persen responden menilai Partai Republik paling bertanggung jawab atas terjadinya shutdown, sementara 43 persen lainnya menyalahkan Partai Demokrat.
Beberapa senator Demokrat moderat bahkan mulai menunjukkan sikap berbeda.
Tiga di antaranya memilih berpihak pada Partai Republik untuk membuka kembali pemerintahan, dengan alasan dampak ekonomi dan sosial shutdown jauh lebih besar dibanding keuntungan politik.
Senator Demokrat dari New Jersey, Andy Kim, menilai persoalan utama bukan semata soal anggaran, melainkan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Trump.
“Sulit memastikan kesepakatan benar-benar akan dijalankan, mengingat rekam jejak Trump selama ini,” ujarnya.
Kondisi ini menambah tekanan terhadap Gedung Putih yang dituntut untuk segera menemukan titik temu agar jutaan warga Amerika dapat kembali bekerja dan memperoleh hak mereka.
Hingga kini, belum ada tanda-tanda pasti kapan penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat ini akan berakhir. (xpr)