INBERITA.COM, Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak baru setelah para kiai sepuh kembali berkumpul untuk mencari jalan keluar atas memanasnya konflik organisasi.
Pertemuan yang digelar di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/12), menjadi salah satu forum paling krusial karena melibatkan para sesepuh dan mustasyar yang selama ini memegang otoritas moral dalam tubuh NU.
Dalam suasana yang disebut penuh keprihatinan, Forum Sesepuh & Mustasyar Nahdlatul Ulama membahas eskalasi konflik yang melibatkan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, jajaran Syuriyah, serta petinggi Tanfidziyah.
Melalui juru bicara forum, yang juga sekaligus juru bicara Pondok Pesantren Lirboyo, KH Oing Abdul Muid atau Gus Muid, para kiai sepuh menegaskan bahwa mereka menemukan dugaan pelanggaran serius yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di tingkat pimpinan.
“Forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh,” begitu salah satu kesimpulan forum yang dibacakan Gus Muid, Sabtu malam.
Meski forum menyoroti sejumlah potensi pelanggaran oleh Ketua Umum PBNU, para kiai sepuh juga menekankan bahwa proses pemakzulan yang terjadi terhadap Gus Yahya tidak sesuai dengan ketentuan organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART.
Karena itu, forum merekomendasikan agar langkah-langkah perombakan atau penunjukan pimpinan baru tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
“Forum merekomendasikan agar Rapat Pleno untuk menetapkan PJ [Ketua Umum] tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi,” ujar Gus Muid.
Ia menjelaskan bahwa Forum Sesepuh mengajak seluruh pihak—baik Syuriyah, Tanfidziyah, maupun para struktur pendukung NU—untuk menahan diri dan menghindari langkah-langkah yang bisa memperbesar ketegangan di tengah jamaah.
Bagi para kiai sepuh, penyelesaian internal tanpa campur tangan pihak eksternal menjadi satu-satunya jalan demi menjaga marwah jam’iyyah.
“Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa,” katanya.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting. Di antaranya Shohibul Bait & Shohibul Hajat KH Umar Wahid dan KH Abdul Hakim Mahfudz. Hadir pula Sesepuh & Mustasyar NU, seperti KH Ma’ruf Amin (melalui Zoom), KH Said Aqil Siradj, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Abdullah Ubab Maimoen (via Zoom), Hj Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (via Zoom), serta Hj Mahfudloh Wahab.
Dari jajaran Syuriyah & Tanfidziyah PBNU hadir H Mohammad Nuh, H Nur Hidayat, KH Ali Akbar Marbun, KH Said Asrori, KH Yahya Cholil Staquf, KH Mu’adz Thohir, H Amin Said Husni, hingga H Sumantri.
Tiga juru bicara forum—HM Abdul Mu’id Lirboyo, H Abdurrahman Kautsar Ploso, dan KH Imron Mutamakkin Pasuruan—ditunjuk untuk menyampaikan hasil pertemuan secara resmi.
Konflik internal PBNU sendiri mencuat setelah beredarnya dokumen risalah rapat harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025.
Dalam dokumen tersebut, Syuriyah meminta Yahya Cholil Staquf mundur atau dicopot dari posisi Ketua Umum dalam tiga hari, dengan tanda tangan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar sebagai pengesah.
Alasan pemakzulan mencakup dugaan keterkaitan dengan jaringan zionisme internasional serta tudingan pelanggaran tata kelola keuangan PBNU.
Situasi kian memanas ketika pada Rabu (26/11) muncul surat edaran PBNU dengan tanda tangan elektronik Wakil Rais Aam Afifuddin Muhajir dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir.
Surat bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/202 itu menyebutkan bahwa Yahya sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Namun langkah tersebut dibantah oleh Gus Yahya yang menegaskan bahwa surat itu tidak sah dan ia tetap memegang mandat sebagai ketua umum.
Sebagai respons atas langkah Syuriyah tersebut, Gus Yahya kemudian mencopot Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PBNU, serta mencopot Gudfan Arif dari posisi Bendahara Umum PBNU.
Pencopotan itu diambil dalam Rapat Harian Tanfidziyah pada Jumat (28/11) di kantor PBNU Jakarta, dipimpin langsung oleh Gus Yahya.
Di sisi lain, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar akhirnya tampil di hadapan publik dan menegaskan bahwa sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, Gus Yahya tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU.
“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” ujarnya pada 29 November.
Melihat eskalasi konflik yang makin membesar, para kiai sepuh kemudian membentuk Forum Musyawarah Sesepuh Nahdlatul Ulama sebagai wadah khusus untuk meredam ketegangan.
Forum yang diprakarsai KH Anwar Manshur (Lirboyo) dan KH Nurul Huda Djazuli (Ploso) itu digelar di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, Senin (30/11), dan menghadirkan sedikitnya sepuluh kiai secara langsung maupun daring. Mereka mengajak seluruh pihak untuk islah dan mencari jalan damai sebelum perpecahan melebar.
Konflik internal PBNU yang melibatkan nama-nama besar ini membuat para kiai sepuh merasa perlu turun tangan.
Bagi mereka, NU bukan sekadar organisasi, tetapi warisan besar bangsa yang harus dijaga bersama. Suara para sesepuh kini menjadi penentu arah yang dapat meredam polemik sekaligus mengembalikan ketenangan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. (**)