INBERITA.COM, DPR RI mulai menerapkan langkah penghematan anggaran seiring rencana efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Kebijakan ini mencuat di tengah wacana pemotongan gaji anggota DPR serta menteri dan wakil menteri kabinet sebagai respons terhadap kondisi global yang tidak menentu.
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengungkapkan bahwa upaya penghematan sudah mulai dibahas secara internal dan diterapkan secara bertahap di lingkungan parlemen.
Fokus efisiensi mencakup sejumlah pos anggaran strategis, mulai dari perjalanan dinas hingga penggunaan listrik di kompleks DPR.
“Minggu lalu sudah membahas dari banyak aspek gitu ya berkaitan dengan penghematan dan juga pola kerja ke depan kemungkinan ke depannya gitu ya,” ujar Indra saat dihubungi, Kamis (26/3).
Salah satu langkah konkret yang mulai dijalankan adalah pembatasan perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan DPR.
Perjalanan dinas kini hanya dilakukan untuk kepentingan yang bersifat mendesak. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan pengeluaran rutin yang selama ini cukup besar.
Selain itu, efisiensi juga dilakukan pada penggunaan listrik. DPR berencana mematikan seluruh lampu ruang rapat pada pukul 20.00 WIB apabila tidak ada kegiatan persidangan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi penghematan energi di lingkungan parlemen.
“Nanti setiap hari itu jika tidak ada acara persidangan maksimum jam 8 akan seluruhnya kita akan matikan lampu, malam hari ya,” katanya.
Tidak hanya listrik dan perjalanan dinas, penggunaan kendaraan operasional juga menjadi perhatian dalam langkah efisiensi ini.
DPR tengah mengkaji skema pengurangan penggunaan kendaraan internal guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Indra menyebut proses perumusan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan.
“Ke depan ini sedang masih dilakukan exercise belum bisa saya sampaikan sedang kita inikan untuk pengurangan-pengurangan BBM-BBM pada kegiatan-kegiatan,” katanya.
Langkah penghematan yang dilakukan DPR ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyinggung pentingnya efisiensi anggaran, termasuk kemungkinan pengurangan gaji bagi anggota kabinet dan parlemen.
Ia juga mengajak seluruh elemen pemerintah untuk menekan konsumsi BBM sebagai bagian dari upaya menghadapi ketidakpastian global.
Prabowo mencontohkan langkah serupa yang telah dilakukan oleh Pakistan, termasuk kebijakan bekerja dari rumah serta pemotongan gaji pejabat negara.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah masih mengkaji secara mendalam wacana pemotongan gaji bagi pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR.
Kajian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi fiskal dan kebutuhan anggaran nasional.
Di sisi lain, Prasetyo menilai kondisi cadangan BBM nasional Indonesia saat ini masih relatif aman.
Namun, ia menekankan pentingnya menjadikan situasi global sebagai momentum untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi konsumsi energi, khususnya BBM.
“Nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian, lembaga, kan banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik, bagaimana mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas, plat merah itu. Jadi begitu-begitu, sedang kita finalkan,” kata dia di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3).
Langkah penghematan yang mulai diterapkan DPR ini diperkirakan menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan efisiensi belanja negara.
Kebijakan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa upaya pengendalian anggaran akan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di kalangan eksekutif, tetapi juga legislatif.