INBERITA.COM, Gelombang kritik terhadap pemerintahan kembali terdengar lantang dari lingkungan kampus di Yogyakarta.
Kota yang selama ini dikenal sebagai barometer gerakan intelektual dan aktivisme mahasiswa itu kembali menjadi ruang lahirnya suara-suara keras yang mempertanyakan arah demokrasi serta kebijakan pemerintah pusat.
Sorotan kali ini mengarah langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintahannya.
Kritik tersebut mencuat dalam forum diskusi publik bertajuk Terus Terang Mahfud MD yang digelar di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Kamis (21/5/2026).
Diskusi yang juga disiarkan melalui kanal YouTube Mahfud MD Official itu berlangsung dalam atmosfer yang penuh kritik tajam.
Sejumlah narasumber membedah berbagai isu nasional mulai dari demokrasi, tata kelola pemerintahan, hingga polemik kebijakan yang dinilai kontroversial sejak pemerintahan baru berjalan.
Salah satu pernyataan yang paling menyita perhatian datang dari Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto. Dalam forum tersebut, ia melontarkan kritik keras terhadap langkah pemerintah yang dianggap bertentangan dengan semangat reformasi dan supremasi sipil.
Tiyo menyoroti pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet yang menurutnya memunculkan persoalan terkait status militer aktif dalam jabatan sipil strategis.
“Tapi apa yang dilakukan di hari pertama Prabowo Subianto berkuasa? Dia mengangkat Teddy sebagai seskab yang itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang TNI,” katanya di hadapan peserta diskusi.
Ia juga mengkritik langkah revisi aturan yang dinilai justru dilakukan untuk menyesuaikan posisi tersebut, bukan mengevaluasi kebijakan yang dianggap bermasalah.
“Sesudah tahu itu melanggar, bukan Teddy yang dicopot, tapi undang-undangnya yang diubah,” lanjutnya.
Pernyataan itu langsung memancing respons dan perhatian publik, terutama karena isu keterlibatan militer dalam ruang sipil kembali menjadi salah satu perdebatan besar dalam dinamika politik nasional.
Sebagian kalangan menilai penguatan posisi figur berlatar belakang militer di pemerintahan perlu diawasi agar tidak menggeser semangat reformasi 1998 yang menekankan supremasi sipil.
Tak berhenti di situ, Tiyo juga melontarkan kritik yang lebih keras terkait sikap publik terhadap penguasa. Dalam salah satu bagian diskusi, ia menyebut hanya ada dua tipe orang yang masih sepenuhnya berbaik sangka terhadap pemerintahan saat ini.
“Satu, orang bodoh. Yang kedua, orang yang turut menikmati kekuasaan,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu potongan diskusi yang cepat menyebar di media sosial dan memicu perdebatan luas di kalangan publik. Sebagian mendukung keberanian mahasiswa menyampaikan kritik terbuka, sementara sebagian lain menilai bahasa yang digunakan terlalu tajam.
Fenomena munculnya kembali kritik keras dari lingkungan kampus dipandang banyak pengamat sebagai sinyal bahwa ruang oposisi moral dari kalangan akademisi dan mahasiswa masih tetap hidup.
Yogyakarta sendiri memiliki sejarah panjang sebagai pusat gerakan mahasiswa sejak era reformasi hingga berbagai momentum politik nasional lainnya.
Dalam kesempatan berbeda melalui podcast Terus Terang Media, Tiyo juga mengungkap bahwa dirinya pernah menerima undangan ke Istana Presiden pada Agustus 2025. Namun, undangan tersebut ia pilih untuk ditolak.
“Saya sudah diundang untuk ke istana di bulan Agustus dan saya menolaknya. Jadi enggak usah bicara kalau. Kita sudah pernah nolak itu,” ujarnya.
Menurut dia, seluruh kritik yang selama ini disampaikan sebenarnya dapat langsung diakses oleh Presiden melalui ruang publik dan media digital tanpa perlu pertemuan formal.
“Seluruh yang kita sampaikan itu bisa ditonton sendiri oleh Presiden lewat podcast. Jadi enggak perlu ketemu,” katanya.
Di tengah kritik keras yang dilontarkan, Tiyo juga menyerukan pentingnya refleksi nasional terhadap kondisi demokrasi Indonesia.
Ia bahkan menyebut bahwa situasi politik saat ini telah memenuhi berbagai syarat yang mengingatkan pada momentum reformasi.
“Saya ngajak teman-teman untuk mulai berimajinasi tentang reformasi jilid dua. Karena seluruh syarat terjadinya reformasi itu sudah lengkap,” katanya.
Istilah “reformasi jilid dua” sendiri beberapa kali muncul dalam diskursus publik belakangan ini, terutama di kalangan aktivis mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang menilai kualitas demokrasi mengalami kemunduran.
Isu seperti pelemahan lembaga pengawas, kontroversi legislasi, hingga relasi kekuasaan menjadi bagian dari kritik yang terus berkembang.
Meski demikian, Tiyo menegaskan kritik yang disampaikan bukan bentuk kebencian personal terhadap pemerintah.
Ia mengaku tetap membuka ruang dukungan apabila pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat.
“Kalau saja Pak Presiden bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak menginginkan konflik berkepanjangan dengan penguasa. Menurutnya, rakyat hanya berharap memiliki pemimpin yang mampu dipercaya dan dibanggakan.
“Rakyat ini enggak pengin punya pemimpin yang harus dikritik. Penginnya punya pemimpin yang bisa kita andalkan, bisa kita banggakan,” tandas Tiyo.
Munculnya kembali kritik terbuka dari kalangan kampus menunjukkan bahwa dinamika demokrasi Indonesia masih bergerak aktif.
Di tengah kuatnya arus politik nasional, suara mahasiswa dan akademisi tetap menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga ruang kritik terhadap kekuasaan.
