INBERITA.COM, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dipandang sebagai program pemenuhan gizi oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
Di tengah pemulihan pascagempa Flores, program tersebut disebut ikut membantu keluarga dan mendukung distribusi makanan bagi warga terdampak bencana.
Bupati Nagekeo Simplisius Donatus menyampaikan hal itu secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto ketika rapat penanganan pascagempa di wilayah tersebut, Rabu (26/8/2026).
Simplisius meminta pemerintah pusat mempertahankan sekaligus memperkuat pelaksanaan MBG di Nagekeo. Ia menyebut pemerintah daerah memperoleh sejumlah temuan dari pemantauan informal mengenai dampak program tersebut terhadap siswa dan keluarga penerima manfaat.
Menurut dia, salah satu perubahan yang terlihat adalah tingkat kehadiran siswa di sekolah. Berdasarkan survei informal yang dilakukan kepada guru di wilayah yang memperoleh layanan MBG, kehadiran siswa disebut mendekati 100 persen.
“Kami sangat mendukung program MBG ini. Saya sudah melakukan survei non formil untuk guru-guru di lokasi jatah MBG. Saya minta mereka survei kehadiran siswa nyaris 100 persen kehadirannya,” kata Simplisius.
Ia juga menyampaikan perubahan yang diklaim terlihat pada kondisi fisik anak-anak. Simplisius mencontohkan siswa yang sebelumnya relatif sering mengalami pilek kini disebut lebih jarang mengalaminya.
“Tingkat kebugarannya, Bapak Presiden, yang siswanya, dua minggu sekali pilek, hari ini tidak ada, kebugarannya luar biasa,” ujarnya.
Meski demikian, temuan tersebut disampaikan sebagai hasil survei informal pemerintah daerah, bukan sebagai hasil penelitian epidemiologis atau evaluasi ilmiah yang mengukur secara khusus hubungan antara MBG dengan tingkat kesehatan anak.
Karena itu, klaim mengenai dampak program perlu dibaca sebagai laporan pengalaman di lapangan yang masih membutuhkan pengukuran lebih terstruktur.
Dampak lain yang disoroti Simplisius justru berada di luar sektor pendidikan dan kesehatan. Ia mengaitkan pelaksanaan MBG dengan berkurangnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayahnya.
Simplisius berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam rantai pelaksanaan program dapat memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga. Menurut dia, kondisi ekonomi tersebut berpengaruh terhadap dinamika rumah tangga.
“Sekarang berkurang KDRT yang terjadi. Dulu istri tuntut minta uang tapi sekarang punya uang sendiri punya penghasilan dari MBG,” kata Simplisius.
Pernyataan tersebut merupakan klaim pemerintah daerah berdasarkan survei nonformal yang disebut dilakukan di lapangan.
Hubungan langsung antara MBG dan penurunan KDRT tentunya masih memerlukan pembuktian melalui data yang lebih komprehensif, termasuk statistik kasus, faktor ekonomi rumah tangga, serta perubahan kondisi sosial masyarakat sebelum dan setelah program berjalan.
Di sisi lain, Simplisius menyampaikan bahwa kapasitas pelaksanaan MBG di Nagekeo masih jauh dari kebutuhan yang diajukan daerah. Dari 49 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut menjadi alokasi untuk wilayah tersebut, baru 11 yang berjalan.
“Kami minta punya jatah 49 (SPPG) hanya 11 yang bergerak. Kami minta skemanya bagaimana untuk mempermudah MBG,” ujarnya.
Persoalan kapasitas itu menjadi semakin penting ketika Nagekeo sedang menghadapi dampak gempa Flores.
Menurut Simplisius, 11 dapur MBG yang telah beroperasi tidak hanya menjalankan fungsi rutin untuk penerima manfaat, tetapi turut menopang kebutuhan makanan dalam situasi darurat.
Dapur-dapur tersebut disebut membantu dapur umum milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Para pekerja MBG juga ikut terlibat dalam penyediaan makanan siap saji untuk masyarakat terdampak.
“Kami mendapat bantuan besar bahwa dapur umum dari BNPB yang kami punya ini dibantu oleh 11 dapur MBG untuk memberikan makanan siap saji, semua karyawan dari dapur MBG ikut membantu,” kata Simplisius.
Peran tersebut memperlihatkan bahwa infrastruktur program sosial dapat memiliki fungsi tambahan ketika terjadi bencana.
Dapur yang pada kondisi normal melayani kebutuhan gizi siswa dapat dimobilisasi untuk mendukung penyediaan makanan ketika rantai pasokan dan fasilitas publik mengalami gangguan.
Kondisi Nagekeo setelah gempa sendiri dilaporkan cukup berat. Simplisius menyebut tiga orang meninggal dunia, 13 warga mengalami luka berat, dan 118 lainnya mengalami luka ringan.
Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada hampir 10 ribu rumah warga. Dua rumah sakit tidak dapat melayani pasien di dalam gedung, sedangkan lima puskesmas disebut tidak dapat beroperasi.
Gangguan paling besar juga dirasakan sektor pendidikan. Sekitar 85 persen sekolah di wilayah yang terdampak disebut belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Situasi tersebut membuat distribusi bantuan menjadi pekerjaan yang tidak sederhana. Bantuan yang diterima melalui BPBD Nagekeo harus disalurkan dengan melibatkan relawan, TNI, dan Polri.
Dalam kondisi tertentu, petugas bahkan harus menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki untuk menjangkau wilayah penerima.
Sebelumnya, pemerintah daerah juga menghadapi kendala komunikasi pada dua hari pertama setelah gempa akibat terputusnya jaringan. Gangguan komunikasi tersebut berpotensi memperlambat koordinasi penanganan dan pendataan kebutuhan warga.
Dalam konteks itulah, keberadaan dapur MBG yang sudah aktif menjadi salah satu sumber daya yang bisa langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan darurat.
Namun, kemampuan tersebut tetap bergantung pada jumlah dapur yang beroperasi, ketersediaan bahan pangan, tenaga, distribusi, dan dukungan logistik.
Selain meminta penguatan MBG, Simplisius membawa persoalan fiskal daerah dalam pertemuannya dengan Prabowo. Ia meminta pemerintah pusat mengembalikan transfer ke daerah yang menurutnya mengalami pemotongan hingga Rp148 miliar pada 2026.
“Kami meminta perhatian Bapak Presiden untuk bisa mengembalikan transfer pusat ini supaya kita bisa mengerjakan hal-hal yang darurat untuk kabupaten Nagekeo di daerah pedalaman,” katanya.
Permintaan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan pemulihan pascabencana.
Ketika fasilitas kesehatan, rumah, sekolah, serta infrastruktur publik mengalami kerusakan, ruang fiskal pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk menentukan seberapa cepat pemulihan dapat dilakukan.
Prabowo merespons positif dukungan Pemerintah Kabupaten Nagekeo terhadap MBG. Presiden juga mengapresiasi apabila pelaksanaan program tersebut benar-benar memberikan hasil positif di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta agar pemerintah daerah tidak terlalu memikirkan kritik terhadap program MBG apabila pelaksanaannya memang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bagi Nagekeo, persoalan berikutnya bukan sekadar mempertahankan program, melainkan memastikan kapasitasnya benar-benar mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Dengan baru 11 dari 49 SPPG yang disebut berjalan, masih terdapat kesenjangan besar antara alokasi dan pelaksanaan.
Di tengah situasi pascagempa, kebutuhan tersebut menjadi lebih mendesak. MBG bukan hanya diuji dari sisi pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga dari kemampuan infrastrukturnya beradaptasi terhadap keadaan darurat tanpa mengurangi kualitas layanan utama.
Karena itu, evaluasi berbasis data menjadi penting. Klaim mengenai meningkatnya kehadiran siswa, membaiknya kebugaran anak, hingga berkurangnya KDRT dapat menjadi bahan awal untuk melihat dampak program, tetapi diperlukan data yang terukur agar manfaat tersebut dapat dinilai secara objektif.
Bagi pemerintah pusat, pengalaman Nagekeo juga menunjukkan satu hal: program sosial berskala nasional dapat memiliki efek yang lebih luas ketika infrastruktur pelaksananya sudah tersedia di daerah.
Tantangannya adalah memastikan perluasan program dilakukan dengan tata kelola, pengawasan, dan pendanaan yang memadai, terutama di wilayah yang sekaligus sedang menghadapi bencana.