INBERITA.COM, Pemerintah tengah menyiapkan perubahan besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial nasional. Jika selama ini berbagai program bantuan diberikan dalam bentuk barang, voucher, maupun bantuan non-tunai, ke depan seluruh skema tersebut berpotensi dilebur menjadi bantuan tunai langsung yang ditransfer ke penerima manfaat.
Gagasan tersebut didorong oleh Dewan Ekonomi Nasional yang menilai penyaluran bantuan dalam bentuk uang lebih transparan, efisien, dan mampu meminimalkan kebocoran anggaran.
Melalui mekanisme direct cash transfer, masyarakat penerima bantuan dapat menerima dana secara langsung tanpa perantara distribusi barang yang selama ini kerap menjadi sorotan.
Wacana itu muncul di tengah meningkatnya tekanan ekonomi akibat gejolak global, termasuk lonjakan harga energi dan dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang memengaruhi harga minyak dunia.
Kondisi tersebut turut berdampak pada penyesuaian harga bahan bakar di dalam negeri dan berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan model baru penyaluran bantuan yang seluruhnya berbentuk uang tunai. Menurutnya, subsidi dan bantuan tidak lagi akan berfokus pada komoditas atau barang tertentu.
“Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang,” ujar Luhut saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Dalam rancangan yang sedang dikaji, berbagai program bantuan sosial yang saat ini berjalan akan diintegrasikan dalam satu skema.
Program seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, serta bantuan sosial tunai lainnya berpotensi digabung sehingga penerima memperoleh bantuan dalam satu saluran yang lebih sederhana.
Nilai bantuan yang diterima diperkirakan mencapai sekitar Rp5,4 juta per tahun untuk setiap penerima yang memenuhi syarat. Besaran tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan pemerintah sebelum kebijakan diterapkan secara luas.
Salah satu aspek yang menjadi sorotan dalam program ini adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menyaring dan memverifikasi calon penerima bantuan. Pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.
Luhut menjelaskan bahwa sistem tersebut telah diuji melalui proyek percontohan di Banyuwangi. Hasilnya dinilai cukup baik sehingga kini mulai diperkenalkan di puluhan daerah lain.
Menurutnya, program tersebut saat ini sedang diperluas ke 42 kabupaten dan kota. Jika implementasinya berjalan sesuai harapan, pemerintah berencana menerapkannya secara nasional pada lebih dari 500 daerah mulai Oktober 2026.
Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan peluncuran sistem identitas tunggal nasional berbasis digital atau Digital Single ID. Sistem ini diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai data kependudukan dan bantuan sosial sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
“Semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar,” tegas Luhut.
Di kalangan ekonom, usulan bantuan tunai langsung mendapat dukungan karena dinilai dapat menjadi bantalan sosial di tengah tekanan ekonomi yang meningkat.
Kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi, khususnya Pertamax, diperkirakan akan berdampak pada biaya transportasi serta harga berbagai kebutuhan pokok.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai bantuan tunai perlu segera disiapkan agar kelompok rentan tidak menanggung seluruh dampak kenaikan biaya hidup.
Menurutnya, kelompok transportasi menyumbang porsi penting dalam pengeluaran rumah tangga Indonesia. Ketika harga bahan bakar naik, efeknya dapat menjalar ke berbagai sektor sehingga mengurangi kemampuan konsumsi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa kemajuan teknologi saat ini memungkinkan bantuan disalurkan secara lebih cepat dan akurat melalui integrasi data kependudukan, sistem perbankan, serta pemanfaatan AI.
“Semakin cepat bantuan diberikan, semakin kecil risiko perlambatan konsumsi masyarakat. Ini penting karena konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Meski demikian, rencana tersebut juga memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama terkait kemampuan keuangan negara untuk membiayai program dalam skala besar.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas, meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka sumber pendanaan dan mekanisme pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, bantuan sebesar Rp5,4 juta per orang bukan angka yang kecil jika dikalikan dengan jutaan calon penerima di seluruh Indonesia. Karena itu, transparansi mengenai pos anggaran dan kriteria penerima dinilai sangat penting sebelum kebijakan dijalankan.
“Saya enggak tahu, anggaran itu nanti masuknya melalui kementerian atau lembaga negara yang mana?” katanya.
Andreas juga mempertanyakan kelompok masyarakat mana yang nantinya berhak menerima bantuan tersebut. Ia menilai pemerintah perlu menyampaikan parameter yang jelas agar program tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Perdebatan mengenai bansos tunai ini mencerminkan dua kebutuhan yang sama pentingnya. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan instrumen yang cepat dan tepat untuk menjaga daya beli masyarakat saat ekonomi menghadapi tekanan. Di sisi lain, keberlanjutan fiskal dan kemampuan APBN tetap menjadi faktor yang harus diperhitungkan secara matang.
Dengan rencana implementasi nasional yang ditargetkan mulai tahun ini, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana pemerintah menyeimbangkan kebutuhan perlindungan sosial dengan kesehatan keuangan negara.
Jika berhasil dijalankan secara akurat dan transparan, skema bantuan tunai langsung berpotensi menjadi salah satu reformasi terbesar dalam sistem perlindungan sosial Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.