INBERITA.COM, Ratusan warga Gowa berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Gowa, Sungguminasa, Senin (24/8/2026). Mereka menuntut klarifikasi atas isu pencopotan 16 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bupati Sitti Husniah Talenrang pun turun langsung untuk memberikan penjelasan.
Husniah membantah telah menonaktifkan 16 pejabat. Ia menegaskan hanya tujuh orang yang dibebastugaskan sementara, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Andi Azis Peter.
“Semuanya berjumlah tujuh, tidak ada 16 orang,” kata Husniah di tengah pengawalan ketat aparat kepolisian.
Massa yang awalnya tenang langsung bereaksi keras. Mereka meneriakkan kata-kata keras sambil mencoba mendorong barikade polisi. Beberapa di antaranya bahkan mendesak untuk bertemu langsung dengan Sekda Andi Azis Peter.
“Hu… bale-balei, alasangko,” teriak mereka.
Husniah menjelaskan bahwa pembebastugasan ini merupakan bagian dari evaluasi rutin pemerintahan. Ia menekankan perbedaan antara pembebastugasan dengan nonjob.
“ASN lingkup Pemkab Gowa yang tentunya telah kami evaluasi. Pembebastugasan itu beda dengan nonjob,” ujarnya.
Situasi semakin memanas ketika massa mulai ricuh. Husniah akhirnya meninggalkan lokasi untuk menghindari bentrokan lebih lanjut. Setelah kepergiannya, empat pejabat tinggi Gowa turun untuk berbicara kepada massa.
Sekda Andi Azis Peter, Sekwan DPRD Andi Idil Hafid, Kepala BPKAD Mahmud, dan Kepala BKPSDM Indra Said mencoba meredam emosi massa. Mereka menyampaikan pendapat masing-masing terkait kebijakan yang dikeluarkan Bupati.
Indra Said menegaskan bahwa pembebastugasan tersebut cacat prosedur. Menurutnya, Bupati seharusnya menunjuk pelaksana harian jika pejabat definitif tidak berhalangan.
“Penunjukan pejabat pengganti yang dilakukan Bupati tidak sesuai prosedur,” ucapnya.
Andi Idil Hafid menambahkan protesnya. Ia menegaskan loyalitasnya kepada Bupati selama 32 tahun.
“Ibu Bupati jangan mengajari kami untuk tidak loyal,” katanya dengan tegas.
Kebijakan Bupati Gowa ini menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Protes keras dari massa menunjukkan ketidakpuasan terhadap langkah yang dianggap tidak transparan. Masyarakat menuntut kejelasan lebih lanjut mengenai alasan di balik pembebastugasan tersebut.
Pihak kepolisian berusaha keras untuk menjaga ketertiban. Mereka membentuk barikade untuk mencegah massa mendekati Bupati. Upaya ini dilakukan untuk menghindari eskalasi yang lebih besar.
Kisruh ini mencerminkan ketegangan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Evaluasi kinerja memang penting, tetapi transparansi dan prosedur harus tetap diutamakan. Tanpa kejelasan, kebijakan apa pun akan menuai kecurigaan.
Bupati Gowa perlu memberikan penjelasan lebih rinci kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui alasan di balik setiap keputusan yang diambil. Tanpa itu, kepercayaan terhadap pemerintah daerah akan semakin menurun.
Kisah ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Setiap kebijakan harus disampaikan dengan jelas dan terbuka. Hanya dengan begitu, kepercayaan publik dapat terjaga.