INBERITA.COM, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengintensifkan program modifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi dini menghadapi potensi cuaca ekstrem menjelang puncak musim hujan 2026.
Upaya ini dilakukan secara masif dan terencana di enam wilayah strategis Indonesia yang dinilai memiliki risiko tinggi terdampak hujan lebat, mulai dari Sumatra hingga kawasan Bali dan Nusa Tenggara.
Langkah antisipatif tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk menekan dampak bencana hidrometeorologi, yang kerap meningkat saat puncak musim hujan.
BMKG memprediksi puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2026 dengan potensi peningkatan curah hujan signifikan di sejumlah wilayah. Daerah yang menjadi perhatian utama antara lain Sumatra bagian selatan, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Kondisi ini diperkuat dengan terpantau adanya tiga sistem tekanan rendah di sekitar wilayah Indonesia, yakni Siklon Bakung, Bibit Siklon 93S, dan Bibit Siklon 95S.
Ketiga sistem tersebut berpotensi memicu hujan lebat hingga ekstrem disertai angin kencang dan gelombang tinggi di sejumlah perairan.
BMKG melaporkan bahwa meskipun terdapat tiga siklon yang mengepung Indonesia, masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan.
Siklon Bakung disebut sebagai salah satu sistem yang berpotensi memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan curah hujan dan dinamika atmosfer yang lebih aktif.
Dalam situasi ini, peran modifikasi cuaca dinilai krusial untuk mengurangi risiko bencana, khususnya di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa tujuan utama operasi modifikasi cuaca adalah mengendalikan pergerakan awan hujan agar tidak menumpuk dan menurunkan intensitas hujan di daratan.
Prinsipnya, hujan diarahkan untuk turun di lokasi yang relatif aman seperti perairan atau laut sehingga tidak menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pendekatan ini telah menjadi bagian dari strategi mitigasi BMKG dalam menghadapi cuaca ekstrem.
“Operasi modifikasi cuaca kita lakukan untuk mencegah awan-awan hujan mendekati daratan Indonesia, jadi kalau dia mendekat, nanti awan hujan itu kita semai dengan bahan semai dari NaCl agar dia jatuh di tempat-tempat seperti di perairan, atau di laut, atau di tempat yang tidak berbahaya.” kata Faisal menjelaskan.
Kutipan tersebut menegaskan bahwa penyemaian awan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan dampak lingkungan. Selain metode penyemaian awan menggunakan natrium klorida (NaCl) di wilayah perairan, BMKG juga menerapkan teknik pemecahan awan di atas daratan.
Bahan yang digunakan adalah kapur tohor atau kalsium oksida (CaO) yang disebarkan untuk mengganggu proses pembentukan awan hujan.
“Atau kalau sudah sampai di atas Jakarta, itu kita tebarkan kapur tohor atau CaO, supaya dia terpecah dan tidak terjadi hujan,” imbuh Faisal.
Teknik ini diterapkan terutama di kawasan perkotaan padat penduduk yang rentan terhadap genangan dan banjir. Menurut Faisal, hasil dari operasi modifikasi cuaca menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan.
Berdasarkan evaluasi BMKG, teknik ini mampu menurunkan curah hujan sebesar 20 hingga 50 persen.
Penurunan intensitas hujan tersebut dinilai sangat membantu dalam mengendalikan potensi bencana meteorologi, khususnya saat kondisi atmosfer sedang tidak stabil akibat pengaruh siklon dan sistem tekanan rendah di sekitar Indonesia.
Saat ini, fokus utama modifikasi cuaca dilakukan di enam titik prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan analisis risiko dan potensi curah hujan tinggi. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Lampung, serta satu wilayah lain yang masuk dalam zona pengawasan intensif.
Penentuan lokasi ini mempertimbangkan faktor kerawanan bencana, kepadatan penduduk, serta infrastruktur vital yang harus dilindungi dari dampak cuaca ekstrem. Dalam pelaksanaan program ini, BMKG menegaskan bahwa upaya mitigasi tidak dilakukan secara sendiri.
Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pengendalian risiko cuaca ekstrem. BMKG menjalin kerja sama erat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Badan SAR Nasional (Basarnas).
Kolaborasi ini bertujuan memastikan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi selama puncak musim hujan 2026.
Di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan, BMKG bersama BNPB juga mengembangkan platform informasi cuaca yang ditujukan khusus untuk sektor transportasi.
Platform ini mencakup informasi cuaca darat, laut, dan udara guna mendukung keselamatan perjalanan masyarakat serta kelancaran distribusi logistik.
Data cuaca yang akurat dan terkini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi operator transportasi dan pemangku kepentingan lainnya.
Menutup pernyataannya, Teuku Faisal Fathani kembali mengingatkan masyarakat agar tidak panik namun tetap waspada menghadapi dinamika cuaca ekstrem.
“Kami sudah bekerja sama dengan BNPB, BPBD, serta Basarnas, untuk masyarakat, tetap tenang selama kita dapat memantau kondisi dan selalu bersiap untuk curah hujan tinggi dan gelombang tinggi,” pungkasnya.
Imbauan ini menegaskan pentingnya kesiapsiagaan kolektif antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi puncak musim hujan 2026, seiring dengan terus digencarkannya modifikasi cuaca oleh BMKG sebagai langkah perlindungan dini.