INBERITA.COM, Keputusan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk tetap berangkat kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, pada Selasa 2 Desember 2025 memicu gelombang kritik luas karena dilakukan saat daerah mereka tengah porak-poranda akibat banjir bandang dan tanah longsor.
Reaksi publik semakin membesar karena keputusan tersebut dianggap menunjukkan sikap tidak sensitif terhadap kondisi darurat yang sedang dihadapi masyarakat.
Sementara ratusan rumah terendam, jembatan ambruk, dan warga masih bertahan di lokasi pengungsian, para wakil rakyat itu justru memilih meninggalkan daerah demi agenda luar daerah yang mereka sebut “sudah terjadwal”.
Banyak warga merasa kecewa karena DPRD yang seharusnya berada di garda terdepan penanganan bencana malah memilih pergi untuk urusan administratif.
Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman, Afredison, mencoba memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi setelah kritik masyarakat menguat. Ia menegaskan bahwa agenda kunker tersebut telah dibamuskan sejak sebulan sebelumnya sehingga menurutnya tidak etis jika dibatalkan secara mendadak.
“Pasca-bencana, kita sudah turun semuanya, sudah memberi bantuan. Karena ini sudah terjadwal, gitu aja,” katanya, dikutip dari salah satu media, 3 Desember 2025.
Pernyataan tersebut bukannya meredakan amarah publik, tetapi justru dianggap semakin menunjukkan betapa jauhnya empati para legislator dari penderitaan masyarakat.
Banyak warga menilai alasan yang disampaikan terlalu teknis dan tidak mempertimbangkan situasi bencana yang memerlukan perhatian penuh.
Netizen menilai alasan “tidak enak membatalkan” terasa tidak logis ketika disandingkan dengan kondisi ribuan warga yang kehilangan rumah dan harta benda. Kritik itu mencerminkan keresahan publik bahwa proses politik dan birokrasi sering kali diprioritaskan di atas kemanusiaan.
Afredison kemudian menambahkan bahwa tidak semua anggota komisi ikut berangkat dalam kunker tersebut. “Dari komisi kita tinggalkan dua orang,” ujarnya dalam penjelasan lanjutan.
Namun publik menilai dalih itu tidak masuk akal mengingat skala bencana membutuhkan seluruh dukungan politik, mulai dari pengawasan anggaran hingga koordinasi penanganan darurat. Dukungan penuh DPRD juga dianggap sangat penting karena setiap keputusan strategis terkait penanggulangan bencana membutuhkan kehadiran mereka.
Padang Pariaman sendiri masih berada dalam situasi darurat dengan kerusakan di berbagai titik yang belum sepenuhnya tertangani. Warga menilai kehadiran para wakil rakyat justru lebih dibutuhkan untuk memastikan bantuan dan penanganan berjalan efektif.
Afredison mengakui sedikitnya tiga hingga empat kecamatan terdampak parah, dengan jembatan utama terputus dan fasilitas kesehatan sempat lumpuh dihantam banjir. Kondisi ini memperlihatkan betapa beratnya situasi sehingga publik semakin mempertanyakan prioritas perjalanan dinas tersebut.
Meski begitu, para anggota DPRD tetap memilih melanjutkan perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak oleh banyak pihak. Keputusan tersebut memancing kritik yang membesar karena dianggap menunjukkan keberpihakan lebih pada agenda kantor daripada keselamatan konstituen.
Tujuan kunker yang disebutkan berkaitan dengan pendataan bansos, penanganan PPPK, serta mitigasi bencana membuat warga merasa situasi tersebut justru ironi pahit.
Mereka bertanya-tanya bagaimana para legislator bisa mempelajari mitigasi bencana di daerah lain sementara wilayah mereka sendiri tengah membutuhkan kehadiran fisik dan kepemimpinan langsung.
Bagaimana mungkin mereka belajar mitigasi bencana di luar daerah sementara Padang Pariaman sendiri sedang membutuhkan tindakan nyata adalah pertanyaan yang terus bergulir di ruang publik.
Reaksi publik menunjukkan ketidakpuasan mendalam terhadap keputusan yang dianggap mengabaikan kondisi genting masyarakat.
Situasi semakin menjadi sorotan ketika dalam pertemuan di Sleman, pihak tuan rumah memutar lagu “Banda Lah Kariang”. Lagu Minang yang berisi kritik sosial tentang perubahan lingkungan dan banjir akibat kerusakan alam tersebut disebut menghadirkan simbol ironi yang kuat.
Agung Armawanta, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sleman, bahkan memberikan sindiran halus terkait pemutaran lagu itu. “Kenapa ada lagu ini? Pasti ini kasih sinyal, cuma kita nggak tanggap,” ujarnya dalam forum tersebut.
Sindiran itu dianggap banyak orang sangat tepat sasaran karena bencana di Padang Pariaman memang kerap dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Dua hal tersebut juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sehingga kritik publik makin menguat.
Publik menilai keberangkatan kunker di tengah situasi darurat memperlihatkan wajah asli birokrasi yang lebih takut melanggar “jadwal dinas” ketimbang mengecewakan rakyat yang memilih mereka. Kritik tersebut terus mengalir deras di berbagai platform media sosial dan percakapan warga.
Hingga kini desakan agar DPRD Padang Pariaman segera pulang dan meminta maaf terus bermunculan dari berbagai pihak. Namun rombongan tetap berada di Sleman dan dijadwalkan kembali pada Sabtu mendatang sesuai agenda awal.
Sementara itu, warga terdampak di Padang Pariaman masih berjuang di tengah puing, lumpur, dan rasa kehilangan yang mendalam. Mereka menunggu hadirnya wakil rakyat yang seharusnya berada di sisi mereka, bukan berada di ruang rapat nyaman ratusan kilometer jauhnya.
Kekecewaan masyarakat terus mengemuka karena mereka berharap para wakil rakyat dapat menunjukkan kepemimpinan moral di masa krisis.
Banyak warga menilai bahwa momentum bencana seharusnya menjadi panggilan kemanusiaan, bukan sekadar agenda administratif yang dibiarkan berjalan tanpa penyesuaian.
Dalam berbagai percakapan warga, kunker ini disebut sebagai contoh nyata kegagalan membaca situasi dan kebutuhan publik. Sikap tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD semakin tergerus di saat empati dan kehadiran sangat dibutuhkan.
Kritik masyarakat tidak hanya terfokus pada keberangkatan, tetapi juga pada minimnya pertimbangan situasional dalam setiap keputusan legislatif. Warga menilai bahwa para wakil rakyat harusnya siap mengubah agenda kapan pun jika terjadi bencana besar yang menyentuh ribuan jiwa.