INBERITA.COM, Aceh Tamiang kembali menjadi pusat perhatian nasional setelah banjir bandang dan longsor yang menerjang wilayah tersebut sejak 26 November 2025 mengubah seluruh kabupaten menjadi hamparan lumpur, puing, dan bangunan hancur.
Para relawan yang pertama kali memasuki wilayah terdampak menggambarkan Aceh Tamiang seperti “kota mati”—sunyi, gelap, dan penuh kehancuran yang sulit diterima akal.
Bencana besar ini bukan hanya merusak infrastruktur, memutus akses jalan, atau meruntuhkan dinding-dinding rumah warga.
Yang paling menyayat hati adalah besarnya jumlah korban jiwa serta derita para penyintas yang terisolasi tanpa listrik, tanpa jaringan seluler, tanpa makanan, bahkan tanpa air bersih selama berhari-hari.
Kesaksian paling mengguncang datang dari seorang relawan bernama Bang Ale melalui akun Instagram @saktimandragunaa.
Dalam unggahan pada Jumat, 5 Desember 2025, ia mengaku perjalanan memasuki Kuala Simpang membuat air matanya tidak berhenti jatuh. Selama bertahun-tahun menjadi relawan bencana, ia mengungkapkan belum pernah melihat kondisi seburuk ini.
Ia menjelaskan bahwa warga Aceh Tamiang telah terjebak dalam situasi tanpa suplai makanan dan air bersih selama sembilan hari penuh.
Banyak keluarga terpaksa meminum air banjir hanya untuk bertahan hidup. Saat membuka kaca mobil di tengah perjalanan, bau mayat langsung menyambar dari berbagai sudut jalan.
Bahkan, menurutnya, sejumlah mobil terbalik yang ditemui di sepanjang jalur diduga masih menyimpan jenazah di dalamnya.
“Tolong jeda dulu bahas penyebab dan lain lain, selesaikan dulu masalah perut mereka. Banyak orang hilang, banyak yang kelaparan. Selesaikan dulu bagian ini,” tulis Bang Ale dalam unggahannya.
Pemandangan yang ia temui menunjukkan skala kerusakan yang sangat besar. Jalanan di Aceh Tamiang tertutup lumpur setebal 50 sentimeter.
Truk-truk besar tergeletak tidak beraturan, terbawa arus deras yang meninggalkan jejak kehancuran di setiap persimpangan. Rumah warga yang sebelumnya berdiri kokoh kini hanya menyisakan tembok runtuh, pagar patah, dan atap penuh lubang.
Di banyak tempat, sampah kayu, pakaian, kasur, perabot rumah tangga, hingga sisa pepohonan berserakan di mana-mana.
Warga setempat bahkan menggambarkan wilayah itu sebagai “kota zombie” karena sunyi tanpa kehidupan, dengan aroma kematian yang menguar di udara dan kondisi lingkungan yang gelap akibat padamnya listrik.
Tidak adanya sinyal seluler membuat komunikasi benar-benar lumpuh. Bantuan sulit terkoordinasi, dan warga hanya bergantung pada para relawan yang berhasil masuk dengan segala keterbatasan.
Fasilitas vital seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang juga tidak luput dari kehancuran. Kerusakan bangunan membuat pelayanan medis berhenti total, sementara korban luka-luka dan keluarga korban tidak memiliki akses untuk mendapatkan perawatan yang layak.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, baru dapat mencapai wilayah terdampak pada Kamis dini hari, 4 Desember 2025. Ia membawa 30 ton bantuan berupa air minum, beras, mi instan, biskuit, telur, hingga obat-obatan.
Namun skala kerusakan yang begitu luas membuat bantuan tersebut jauh dari cukup. Banyak desa dan kecamatan yang masih belum terjangkau karena akses jalan tertutup longsor dan tumpukan material banjir.
Data awal BNPB menyebutkan bahwa 57 warga Aceh Tamiang telah ditemukan meninggal dunia. Meski demikian, warga setempat meyakini jumlah sebenarnya jauh lebih besar karena masih banyak korban yang hilang dan belum ditemukan.
Sementara itu, BPBD Aceh Tamiang mencatat total warga terdampak mencapai 225.847 jiwa. Dari jumlah itu, lebih dari 215 ribu orang terpaksa mengungsi ke lokasi-lokasi yang dianggap lebih aman.
Secara keseluruhan, bencana yang melanda Provinsi Aceh pada periode akhir November hingga awal Desember 2025 telah menewaskan 471 orang, dengan 354 orang masih hilang dan 1.900 orang mengalami luka-luka. Angka ini membuat bencana Aceh Tamiang tercatat sebagai salah satu tragedi paling besar dalam sejarah wilayah tersebut.
Di tengah kondisi yang masih jauh dari pulih, para relawan, aparat, serta pemerintah terus berupaya mempercepat pendistribusian bantuan sekaligus membuka akses ke wilayah-wilayah yang masih terisolasi.
Namun melihat skala kerusakan, proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu panjang dan koordinasi lintas lembaga secara intensif.
Tragedi ini menjadi pengingat keras bahwa Aceh Tamiang membutuhkan respons cepat, penanganan besar-besaran, dan dukungan menyeluruh dari pemerintah pusat maupun lembaga kemanusiaan. (**)