INBERITA.COM, Kementerian Dalam Negeri mengerahkan sebanyak 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, untuk membantu penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor.
Para praja tersebut ditugaskan secara khusus untuk membersihkan kantor-kantor dinas dan fasilitas pemerintahan yang terdampak parah, sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah tersebut.
Pengiriman praja IPDN dilakukan secara bertahap dalam tiga kloter. Kloter pertama diberangkatkan pada Sabtu, 3 Januari 2026, dengan jumlah 413 praja.
Selanjutnya, kloter kedua dan ketiga dijadwalkan berangkat masing-masing pada Minggu, 4 Januari 2026, dan Senin, 5 Januari 2026. Dengan keberangkatan bertahap tersebut, total praja IPDN yang diturunkan ke Aceh Tamiang mencapai 1.138 orang.
Momen keberangkatan ratusan praja IPDN itu diunggah oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melalui akun media sosial Instagram pribadinya, @bimaaryasugiarto. Dalam video yang diunggah, tampak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara langsung melepas keberangkatan para praja di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu, 3 Januari 2026.
Kehadiran Mendagri dalam pelepasan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam memastikan proses pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang berjalan cepat dan terkoordinasi. Bima Arya turut serta dalam rombongan keberangkatan menuju Aceh Tamiang.
Setibanya di lokasi, ia langsung memberikan pengarahan kepada para praja yang akan bertugas di lapangan. Dalam keterangannya, Bima menegaskan bahwa fokus utama penugasan praja IPDN adalah membantu membersihkan kantor-kantor pemerintahan yang hingga kini masih lumpuh akibat bencana.
“Tugas di sini adalah membersihkan kantor-kantor dinas,” ucap Bima dalam keterangan resmi yang dikutip pada Minggu, 4 Januari 2026.
Sebanyak 413 praja yang tiba lebih awal ditempatkan di sebuah bangunan besar semi-terbuka yang telah disiapkan sebagai tempat istirahat sementara. Di dalam bangunan tersebut tersedia tandu-tandu lipat yang digunakan sebagai alas tidur para praja selama menjalankan tugas kemanusiaan di Aceh Tamiang.
Fasilitas sederhana itu disiapkan untuk memastikan kondisi fisik praja tetap terjaga di tengah beban kerja yang cukup berat.
Bima Arya menjelaskan bahwa penugasan praja IPDN ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Arahan tersebut menekankan pentingnya mempercepat pemulihan pemerintahan daerah dan layanan publik yang sempat terhenti akibat bencana.
“Sesuai arahan Pak Menteri, praja akan membantu proses percepatan aktivasi pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana,” ujar Bima.
Sebagaimana diketahui, bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera pada 25 November 2025. Wilayah terdampak mencakup Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hingga memasuki pekan kelima pascabencana, jumlah korban meninggal dunia masih terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat total korban meninggal akibat rangkaian bencana di Sumatera tersebut per Ahad, 4 Januari 2026, mencapai 1.167 orang.
Angka tersebut menunjukkan skala bencana yang besar dan kompleks, sekaligus tantangan berat dalam proses pemulihan daerah terdampak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan bahwa hasil peninjauan langsung di lapangan menunjukkan kondisi pemerintahan di Aceh Tamiang belum sepenuhnya pulih. Sejumlah kantor pemerintahan, termasuk kantor bupati dan kantor perangkat daerah, masih dipenuhi lumpur sisa banjir dan longsor.
Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas pemerintahan tidak dapat berjalan secara optimal, sehingga berdampak langsung pada pelayanan publik kepada masyarakat. Menurut Tito, pemulihan pemerintahan merupakan indikator utama kebangkitan suatu daerah setelah dilanda bencana.
Pemerintahan yang kembali berfungsi secara normal akan memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat pengambilan keputusan, serta memastikan pelayanan publik kembali berjalan.
Selain itu, pemulihan ekonomi juga menjadi indikator penting yang harus segera dicapai, yang ditandai dengan kembali beroperasinya pertokoan, pasar tradisional, dan berbagai sektor usaha lainnya di daerah terdampak.
“Kantor pemerintahan adalah jantung indikator pulihnya suatu keadaan, kenapa? Karena di situ ada perintah, otoritas, dan pusat sumber daya,” kata Tito dalam acara pelepasan praja IPDN, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberfungsian kantor pemerintahan menjadi fondasi awal bagi pemulihan sektor-sektor lain. Atas dasar itu, para praja IPDN difokuskan terlebih dahulu untuk membersihkan dan mengaktifkan kembali kantor-kantor pemerintahan.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat normalisasi roda pemerintahan di Aceh Tamiang. Setelah kantor-kantor pemerintahan kembali berfungsi, para praja akan diarahkan untuk membantu pembersihan fasilitas lainnya, termasuk pertokoan dan fasilitas pelayanan pemerintahan desa.
“Fokus kepada kantor-kantor dulu, untuk menghidupkan pemerintahan,” ujar Tito.
Selain Aceh Tamiang, Mendagri juga membuka kemungkinan pengerahan praja IPDN ke daerah lain di Provinsi Aceh yang masih membutuhkan bantuan serupa. Tito menyebutkan bahwa jika penanganan di Aceh Tamiang dapat diselesaikan dengan baik dalam waktu sekitar dua minggu, para praja akan segera digeser ke wilayah lain.
“Kalau ini dalam waktu dua minggu bisa ditangani dengan baik, langsung bergeser ke tempat lain, bisa ke Aceh Utara atau Aceh Timur,” ujarnya.
Pengerahan ribuan praja IPDN ini menjadi bagian dari strategi pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pascabencana melalui penguatan fungsi pemerintahan di daerah.
Dengan kembalinya aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik, diharapkan masyarakat Aceh Tamiang dan wilayah terdampak lainnya dapat segera bangkit dari dampak bencana yang melanda sejak akhir November 2025.