INBERITA.COM, Perombakan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/6/2026) melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru dalam sebuah prosesi di Istana Negara, Jakarta.
Pergantian ini menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah upaya pemerintah memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus setelah munculnya kasus hukum yang menyeret sejumlah pejabat sebelumnya.
Tidak hanya menunjuk kepala baru, Presiden juga melantik Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI (Purn) Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Ketiganya resmi mengemban tugas setelah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden dan menandatangani berita acara pelantikan.
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2026 yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan Kepala serta Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Dengan keputusan itu, Nanik Deyang menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya memimpin lembaga tersebut.
Dalam prosesi yang berlangsung di Istana Negara, Presiden memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan. Nanik Deyang, Agustina Arumsari, dan Trenggono berdiri di hadapan kepala negara dengan didampingi rohaniwan sesuai keyakinan masing-masing.
Mereka kemudian mengucapkan sumpah untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Usai pengambilan sumpah, Nanik menandatangani berita acara pelantikan yang kemudian disahkan oleh Presiden.
Prosesi tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh BGN yang selama ini menjadi salah satu lembaga strategis dalam menjalankan agenda pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Perubahan kepemimpinan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Dalam beberapa pekan terakhir, perhatian publik tertuju pada BGN setelah pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang telah berjalan sekitar satu setengah tahun.
Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, pelajar, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Program tersebut juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang sekaligus menggerakkan ekonomi daerah melalui rantai pasok pangan.
Namun dalam pelaksanaannya, program tersebut menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek distribusi, pengawasan, hingga tata kelola anggaran yang melibatkan banyak pihak.
Karena itu, pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan program berjalan sesuai target.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menjelaskan bahwa pergantian pimpinan BGN merupakan bagian dari hasil evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan MBG.
Langkah tersebut disebut sebagai upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan tata kelola agar program strategis nasional tersebut dapat berjalan lebih efektif.
Di sisi lain, pergantian pimpinan BGN juga terjadi setelah Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah pejabat lama sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tahun anggaran 2025-2026.
Pada awal Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Penetapan tersangka itu menjadi salah satu kasus yang menyita perhatian karena menyangkut program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas.
Dengan hadirnya kepemimpinan baru, publik kini menaruh harapan agar BGN mampu memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan program.
Kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting mengingat besarnya anggaran dan luasnya cakupan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
Nanik Deyang sendiri bukan sosok baru di lingkungan BGN. Sebelum dipercaya memimpin lembaga tersebut, ia menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Pengalaman tersebut dinilai memberikan modal penting karena ia telah memahami berbagai tantangan operasional maupun kebijakan yang dihadapi lembaga tersebut.
Sementara itu, Agustina Arumsari sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Latar belakangnya di bidang pengawasan dan akuntabilitas keuangan dinilai dapat memperkuat tata kelola internal lembaga.
Adapun Trenggono yang kini menduduki posisi Wakil Kepala BGN memiliki pengalaman di sektor pangan sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.
Pengalamannya dianggap relevan untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan erat dengan penyediaan dan distribusi bahan pangan.
Selain pelantikan pimpinan baru BGN, Presiden Prabowo juga melantik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Penunjukan Said Iqbal menarik perhatian karena selama ini ia dikenal sebagai salah satu tokoh buruh paling berpengaruh di Indonesia.
Kehadirannya di lingkaran kepresidenan dipandang sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat komunikasi dengan kalangan pekerja sekaligus memperhatikan isu ketenagakerjaan secara lebih serius.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu kesejahteraan pekerja, perlindungan tenaga kerja, upah layak, hingga penciptaan lapangan kerja menjadi topik yang terus mengemuka.
Dengan posisi barunya, Said Iqbal diharapkan dapat memberikan masukan langsung kepada Presiden terkait berbagai kebijakan yang menyentuh kehidupan jutaan pekerja di Indonesia.
Acara pelantikan turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua MPR Ahmad Muzani, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sejumlah menteri dan pejabat lain juga tampak hadir sebagai bentuk dukungan terhadap langkah pemerintah melakukan penguatan organisasi di berbagai sektor strategis.
Kini tantangan terbesar bagi kepemimpinan baru BGN bukan hanya memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan tepat sasaran, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap tata kelola program tersebut.
Di tengah tingginya ekspektasi masyarakat, keberhasilan BGN akan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas agenda pembangunan kualitas sumber daya manusia yang menjadi prioritas pemerintah.
Dengan struktur kepemimpinan yang baru, pemerintah berharap program peningkatan gizi nasional dapat berjalan lebih akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi jutaan masyarakat Indonesia yang menjadi sasaran utama kebijakan tersebut.