INBERITA.COM, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi kembali mengecewakan harapan banyak pihak dengan tidak menyebut Amerika Serikat secara eksplisit sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penjatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.
Pidato yang disampaikan dalam upacara peringatan korban bom atom pada Minggu lalu itu disiarkan secara nasional dan daring di sejumlah saluran televisi utama Jepang.
“Bencana yang terjadi 81 tahun lalu di Nagasaki dan Hiroshima tidak boleh terulang lagi. Negara kita berpegang teguh pada Tiga Prinsip Non-Nuklir dan—sejalan dengan janji ‘Biarlah Nagasaki tetap menjadi lokasi terakhir pengeboman atom’—sebagai satu-satunya negara yang menjadi sasaran pengeboman selama perang, terus melakukan upaya yang realistis dan praktis untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir,” ujar Takaichi tanpa menyebutkan keterlibatan AS.
Ketidakjelasan ini bukan kali pertama terjadi. Pada Kamis (6/8), dalam upacara peringatan di Hiroshima, Takaichi bersama Wali Kota Kazumi Matsui juga “menghindar” untuk menyebutkan negara yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut.
Matsui justru menyinggung konflik di Ukraina dengan mengutip pernyataan seorang penyintas bom atom, seolah mengalihkan sorotan dari peran historis AS.
Ketegangan ini semakin mencolok karena pada Agustus 1945, pilot-pilot Amerika Serikat secara resmi menjatuhkan bom atom di kedua kota tersebut.
Ledakan dahsyat itu menewaskan 140.000 orang dari total populasi 350.000 di Hiroshima, serta 74.000 orang di Nagasaki. Mayoritas korban adalah warga sipil yang tak berdaya, menambah daftar hitam sejarah perang modern.
Peringatan tahunan setiap 6 dan 9 Agustus di Hiroshima dan Nagasaki menjadi momen penting bagi Jepang untuk menyuarakan perdamaian dunia.
Namun, pidato Takaichi yang menghindari konfrontasi langsung dengan AS justru menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Jepang kini berusaha meredam ketegangan diplomatik dengan menutup-nutupi sejarah kelam tersebut?
Keteguhan Jepang dalam prinsip non-nuklir memang patut diapresiasi. Namun, sikap diplomatis yang berlebihan dalam mengingat sejarah justru dapat menimbulkan kesalahpahaman. Apalagi, dalam pidato yang sama, Takaichi menekankan janji Nagasaki sebagai lokasi terakhir pengeboman atom.
Pertanyaannya, apakah Jepang kini lebih memilih diplomasi senyap daripada kebenaran sejarah?
Peran AS dalam tragedi ini tak terbantahkan. Laporan resmi menunjukkan bahwa bom atom “Little Boy” di Hiroshima dan “Fat Man” di Nagasaki dijatuhkan atas perintah Presiden Harry S. Truman. Dampaknya tak hanya terasa dalam hitungan hari, tetapi juga dalam generasi-generasi berikutnya yang menderita akibat radiasi.
Dalam konteks geopolitik saat ini, sikap Jepang yang cenderung menghindari penyebutan AS dalam peringatan ini patut dianalisis lebih dalam.
Jepang saat ini tengah berada dalam posisi rumit antara menjaga hubungan diplomatik dengan AS sebagai sekutu utama, sekaligus mempertahankan citra sebagai negara perdamaian.
Pidato Takaichi juga menyebutkan upaya “realistis dan praktis” untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir. Namun, tanpa pengakuan yang tegas terhadap sejarah, upaya tersebut terasa kurang bermakna.
Bagaimana Jepang bisa mendorong negara-negara lain untuk meninggalkan senjata nuklir jika dirinya sendiri tidak berani menyebutkan pelaku sejarah?
Kazumi Matsui, Wali Kota Hiroshima, dalam pidatonya menyebutkan konflik di Ukraina sebagai pengingat akan bahaya senjata nuklir.
Ia mengutip pernyataan seorang penyintas bom atom yang mengatakan, “Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada melihat sejarah terulang.”
Pernyataan ini seolah menjadi tamparan keras bagi dunia, termasuk bagi Jepang sendiri.
Namun, dengan menghindari penyebutan AS, apakah Jepang ingin menunjukkan sikap netral atau justru mengabaikan kebenaran sejarah?
Pertanyaan ini semakin relevan mengingat hubungan Jepang dengan AS yang semakin erat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam menghadapi ancaman dari Cina dan Korea Utara.
Peringatan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki seharusnya menjadi momentum bagi Jepang untuk menegaskan komitmennya terhadap perdamaian.
Namun, pidato yang disampaikan Takaichi justru meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban. Apakah Jepang kini lebih memilih diplomasi yang lemah daripada kebenaran yang menyakitkan?
Sejarah mencatat, bom atom di Hiroshima dan Nagasaki bukan sekadar peristiwa masa lalu. Dampaknya masih terasa hingga hari ini, baik dalam bentuk trauma psikologis maupun ancaman nuklir yang terus menghantui dunia. Jepang, sebagai korban, memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kebenaran tersebut.
Namun, dengan menghindari penyebutan AS, Jepang seolah menutup mata terhadap sejarah. Padahal, pengakuan terhadap kebenaran adalah langkah pertama untuk mencegah terulangnya tragedi serupa. Tanpa pengakuan, upaya untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir hanya akan menjadi mimpi kosong.
Peringatan tahunan di Hiroshima dan Nagasaki seharusnya menjadi panggilan bagi seluruh dunia untuk meninggalkan senjata nuklir. Namun, jika negara yang menjadi korban justru menghindari kebenaran sejarah, bagaimana mungkin dunia bisa belajar dari masa lalu?
Jepang kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia harus menjaga hubungan diplomatik dengan AS. Di sisi lain, ia harus tetap setia pada prinsip perdamaian dan kebenaran sejarah.
Pilihan yang diambil Takaichi dalam pidatonya menunjukkan bahwa Jepang masih mencari keseimbangan yang sulit antara kedua kepentingan tersebut.
Tanpa pengakuan yang tegas terhadap peran AS dalam tragedi Hiroshima dan Nagasaki, upaya Jepang untuk mempromosikan perdamaian dunia akan terasa kurang meyakinkan. Dunia membutuhkan pemimpin yang berani menyuarakan kebenaran, bukan hanya sekadar pidato indah tanpa makna.
Peringatan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tahun ini meninggalkan banyak pertanyaan. Apakah Jepang akan terus menghindari kebenaran sejarah demi menjaga hubungan diplomatik? Atau akankah ia berani menyuarakan kebenaran demi masa depan yang lebih damai?
Satu hal yang pasti, sejarah tidak boleh dilupakan. Dan Jepang, sebagai korban, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tragedi seperti itu tidak akan pernah terulang lagi.