INBERITA.COM, Tekanan internasional terhadap Israel kembali menguat setelah empat negara besar Eropa mendesak penghentian perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat.
Italia, Prancis, Inggris, dan Jerman secara bersama-sama menyampaikan kecaman atas kebijakan yang dinilai memperburuk konflik Israel-Palestina dan mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis Jumat (22/5/2026), keempat negara tersebut meminta pemerintah Israel segera menghentikan ekspansi permukiman dan mengambil langkah nyata untuk mencegah meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan.
Pernyataan itu menjadi salah satu sinyal paling kuat dalam beberapa bulan terakhir dari negara-negara Eropa terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Mereka menilai pembangunan permukiman baru tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mempersempit peluang tercapainya solusi dua negara yang selama ini menjadi dasar upaya perdamaian.
Sorotan utama diarahkan pada proyek permukiman E1 yang kontroversial. Proyek tersebut direncanakan mencakup pembangunan sekitar 3.400 unit rumah baru di lahan pendudukan seluas sekitar 12 kilometer persegi di Tepi Barat.
Keempat negara Eropa menilai proyek E1 memiliki dampak strategis yang sangat besar karena dapat memutus keterhubungan wilayah Palestina di Tepi Barat. Jika proyek tersebut dilanjutkan, peluang pembentukan negara Palestina yang utuh secara geografis dinilai semakin sulit terwujud.
“Kami menyerukan pemerintah Israel untuk menghentikan perluasan permukiman dan memastikan akuntabilitas atas kekerasan pemukim,” bunyi pernyataan bersama tersebut.
Selain soal pembangunan fisik, negara-negara Eropa juga menyoroti memburuknya situasi keamanan di Tepi Barat.
Mereka menyebut kekerasan yang dilakukan sebagian pemukim Israel terhadap warga Palestina telah meningkat drastis dalam beberapa bulan terakhir.
Organisasi hak asasi manusia internasional sebelumnya juga berulang kali melaporkan meningkatnya bentrokan, serangan terhadap desa-desa Palestina, hingga kerusakan properti warga sipil di wilayah pendudukan.
Di tengah meningkatnya tekanan diplomatik, Belanda mengambil langkah yang lebih tegas dibanding negara Eropa lainnya. Pemerintah Belanda resmi menyatakan akan melarang perdagangan produk yang berasal dari permukiman Israel di wilayah pendudukan.
Keputusan tersebut diumumkan setelah rapat kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Belanda Rob Jetten. Pemerintah Belanda menilai aktivitas ekonomi dari permukiman ilegal tidak boleh terus didukung oleh perdagangan internasional.
“Kabinet mengirimkan sinyal kuat kepada Israel. Belanda tidak ingin berkontribusi dalam mempertahankan permukiman tersebut,” ujar Menteri Perdagangan Luar Negeri Belanda Sjoerd Sjoerdsma.
Larangan tersebut nantinya juga akan berlaku bagi produk yang berasal dari komunitas Israel di wilayah Dataran Tinggi Golan, area yang statusnya juga masih menjadi sengketa internasional.
Pemerintah Belanda kini tengah meminta masukan dari Dewan Negara untuk mempercepat implementasi aturan tersebut.
Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk tekanan ekonomi terhadap pemerintahan Netanyahu yang terus melanjutkan ekspansi permukiman.
Langkah Belanda diperkirakan dapat memicu perdebatan lebih luas di Uni Eropa mengenai hubungan dagang dengan wilayah pendudukan Israel.
Selama ini, sejumlah negara Eropa memang memiliki sikap berbeda terkait sanksi ekonomi terhadap aktivitas permukiman ilegal.
Di sisi lain, data terbaru menunjukkan laju ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat mencapai rekor tertinggi sepanjang 2025. Fakta tersebut diungkap organisasi pemantau antipermukiman asal Israel, Peace Now.
Dalam laporannya, Peace Now menyebut pemerintah Israel telah menyetujui atau melegalkan secara retrospektif jumlah permukiman terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Mereka juga mencatat peningkatan signifikan pembangunan pos-pos terdepan permukiman ilegal.
Selain itu, pemerintah Israel disebut mengeluarkan tender pembangunan rumah baru dalam jumlah besar untuk mempercepat perluasan kawasan permukiman.
“Di permukiman, pemerintah bekerja seperti mesin yang diminyaki dengan baik, menginvestasikan miliaran serta mendorong pembangunan dan perencanaan demi keuntungan segelintir pemukim di kubu pemerintah,” kata Peace Now.
Ironisnya, laporan itu muncul di tengah kritik domestik terhadap pemerintah Israel yang dinilai belum optimal menyediakan hunian bagi warga yang terdampak konflik dan evakuasi akibat perang.
Kebijakan permukiman Israel selama ini menjadi salah satu isu paling sensitif dalam konflik Timur Tengah. Sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman di wilayah pendudukan sebagai tindakan ilegal berdasarkan hukum internasional.
Namun pemerintah Israel terus mempertahankan kebijakan tersebut dengan alasan keamanan dan kepentingan historis.
Meningkatnya tekanan dari Eropa menandai semakin besarnya kekhawatiran internasional terhadap eskalasi konflik di Tepi Barat.
Banyak pihak khawatir perluasan permukiman dan meningkatnya kekerasan dapat memicu instabilitas yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
Di tengah kebuntuan proses perdamaian, langkah negara-negara Eropa kini dipandang sebagai upaya untuk menahan laju eskalasi sekaligus menjaga kemungkinan solusi diplomatik antara Israel dan Palestina tetap terbuka.