INBERITA.COM, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi menerbitkan Surat Edaran yang memerintahkan seluruh kepala daerah untuk mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diumumkan usai rapat koordinasi virtual yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Gizi Nasional (BGN), dan ribuan jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Tito menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektoral agar program prioritas ini dapat berjalan mulus dan tepat sasaran. Para gubernur, bupati, hingga wali kota diminta segera mengoordinasikan perangkat daerah terkait untuk memastikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MBG.
“Pemerintah daerah diminta untuk ikut terlibat dalam program makanan bergizi gratis yang sudah diarahkan oleh beliau dan saya juga menyampaikan follow up langsung dengan surat edaran hari ini,” ujar Tito.
Dukungan yang dituntut dari pemerintah daerah mencakup berbagai aspek teknis, mulai dari percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh dinas kesehatan hingga peran dinas pendidikan dalam mendata dan mengawasi penerima manfaat.
Selain itu, Tito mendorong pemanfaatan dinas pertanian dan perikanan di daerah masing-masing untuk memfasilitasi pasokan bahan baku lokal ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG.
Program MBG ini dipandang sebagai momentum bagi kepala daerah untuk mendongkrak indikator kinerja mereka, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, hingga penyerapan tenaga kerja. Tito menekankan bahwa semua pencapaian tersebut dapat diraih tanpa menguras kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Semua indikator itu akan terbantu oleh program MBG, indikator kinerja kepala daerah tanpa APBD. APBN yang bergerak, ini akan menguntungkan,” jelasnya.
Tito mengingatkan kepala daerah untuk memanfaatkan program pembiayaan pusat ini secara maksimal.
“Jadikan, kendarai program ini untuk kepentingan meningkatkan indikator yang baik, kinerja kepala daerah tanpa free. Jadi APBD-nya zero APBD. APBD-nya bisa bekerja untuk yang lain,” paparnya.
Ia menekankan bahwa program ini dapat menjadi alat untuk meningkatkan kinerja tanpa membebani anggaran daerah.
Rapat koordinasi besar-besaran ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden mengenai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG.
Satgas tersebut dibentuk di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, dan diketuai langsung oleh masing-masing kepala daerah untuk memitigasi segala kendala di lapangan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan efisien.
Program MBG sendiri bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan dan stunting yang tinggi. Dengan melibatkan pemerintah daerah secara aktif, program ini diharapkan dapat mencapai sasaran dengan lebih cepat dan tepat.
Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi yang seimbang.
Tito juga menekankan bahwa program MBG ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat penerima manfaat, tetapi juga bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan indikator kinerja mereka.
Dengan memanfaatkan dana dari APBN, kepala daerah dapat fokus pada pencapaian target-target pembangunan tanpa harus mengorbankan anggaran daerah mereka.
“APBN yang bergerak, ini akan menguntungkan,” tegasnya.
Pelaksanaan program MBG ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor pertanian dan perikanan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, program ini dapat mendukung perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pangan dari luar daerah.
Tito mengakui bahwa tantangan dalam pelaksanaan program MBG ini tidak sedikit, terutama dalam hal koordinasi dan pengawasan. Namun, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait, ia yakin program ini dapat berjalan dengan sukses.
“Saya tadi sampaikan jadikan, jadikan riding this program kendarai program ini untuk kepentingan meningkatkan indikator yang baik,” ujarnya.
Program MBG ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi program-program pemerintah lainnya dalam hal efisiensi dan efektivitas.
Dengan melibatkan berbagai pihak dan memanfaatkan dana dari APBN, program ini dapat menjadi contoh bagaimana pemerintah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mencapai target-target pembangunan.
“APBD-nya bisa bekerja untuk yang lain kira-kira seperti itu,” tambah Tito.
Tito juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG ini. Dengan melibatkan berbagai pihak dan memastikan bahwa dana digunakan dengan tepat, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Jadi APBD-nya zero APBD. APBD-nya bisa bekerja untuk yang lain,” jelasnya.
Tito menegaskan bahwa program MBG ini merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait, ia yakin program ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia.
“Ini akan menguntungkan,” pungkasnya.