Isu Rangkap Jabatan Erick Thohir, Ini Respons dari Presiden FIFA

INBERITA.COM, Pelantikan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu, 17 September 2025, memantik kontroversi di ruang publik.

Bukan tanpa alasan, penunjukan ini menghidupkan kembali perdebatan soal rangkap jabatan, mengingat Erick Thohir hingga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

Rangkap jabatan ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan membuka celah intervensi pemerintah terhadap federasi sepak bola nasional. Padahal, prinsip independensi merupakan hal fundamental yang dijaga ketat dalam Statuta FIFA.

Kekhawatiran ini pun diangkat oleh sejumlah pihak, baik dari kalangan pengamat olahraga, praktisi hukum olahraga, maupun publik yang peduli terhadap tata kelola sepak bola nasional yang bersih dan profesional.

Meski demikian, situasi ini justru mendapat respons positif dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Lewat akun Instagram resminya, Infantino memberikan ucapan selamat kepada Erick Thohir atas pengangkatannya sebagai Menpora.

Ucapan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa FIFA belum melihat adanya pelanggaran langsung terhadap prinsip independensi federasi yang diatur dalam statuta mereka.

“Selamat untuk @erickthohir yang baru saja dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia. Sebagai Presiden @pssi, beliau telah melakukan pekerjaan luar biasa.

Saya yakin beliau akan membawa kepemimpinan dan visi dalam peran baru ini,” tulis Infantino dalam unggahan tersebut.

Ucapan tersebut langsung direspons Erick Thohir melalui kolom komentar. Ia mengucapkan terima kasih kepada Gianni Infantino dan menegaskan komitmennya terhadap pengembangan sepak bola Indonesia secara menyeluruh.

“Terima kasih atas ucapan dan dukungan yang luar biasa, @giannifinfantino. Kita semua bekerja bersama untuk masa depan sepak bola Indonesia. Semoga kerja sama yang baik antara FIFA dan Indonesia terus berkembang,” tulis Erick.

Namun, komentar positif dari FIFA tidak serta-merta meredam kritik yang beredar di dalam negeri. Isu rangkap jabatan tetap menjadi sorotan utama.

Kekhawatiran terbesar datang dari potensi campur tangan pemerintah dalam urusan federasi sepak bola, sesuatu yang telah beberapa kali menimbulkan sanksi bagi negara lain dari FIFA.

Menanggapi isu tersebut, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, mencoba menenangkan publik. Ia meyakini bahwa Erick Thohir mampu menjalankan kedua peran strategis itu secara profesional tanpa mengganggu independensi organisasi.

Arya bahkan menyebutkan bahwa situasi serupa pernah terjadi di negara lain, seperti Rusia dan Qatar, di mana pejabat tinggi negara menjabat sebagai ketua federasi sepak bola tanpa menimbulkan gesekan dengan FIFA.

“Waktu Pak Erick jadi Menteri BUMN pun tidak ada intervensi terhadap PSSI. Ini soal kapasitas dan integritas. Kita harus percaya itu bisa dijalankan,” ujar Arya.

Kendati begitu, Erick Thohir sendiri belum memberikan kepastian terkait kelanjutan posisinya di PSSI. Saat ditanya wartawan usai pelantikan, Erick hanya mengatakan bahwa persoalan tersebut akan diproses sesuai mekanisme FIFA.

“Nanti itu ada prosesnya di FIFA. FIFA sebagai badan olahraga sepak bola tertinggi dunia yang menentukan,” ucap Erick singkat.

Sementara itu, di tengah sorotan publik terhadap rangkap jabatan, PSSI di bawah komando Erick Thohir tetap berfokus pada agenda besar: mempersiapkan Tim Nasional Indonesia menghadapi putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Ambisi untuk mengantarkan Indonesia tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya menjadi prioritas utama federasi. Target ini disebut menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab besar bagi Erick dalam menjaga integritas PSSI.

Di tengah jalan yang penuh tantangan ini, rangkap jabatan Erick Thohir menjadi titik ujian yang krusial—bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kredibilitas tata kelola olahraga Indonesia di mata dunia.

Apakah sinyal positif dari FIFA cukup untuk meredam polemik di dalam negeri, atau justru membuka babak baru dalam pengawasan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pejabat negara di dunia olahraga? Waktu yang akan menjawab.