INBERITA.COM, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago mengungkapkan pihaknya telah menangkap sejumlah orang yang diduga berencana melakukan aksi anarkis dalam demonstrasi tersebut.
Langkah tegas aparat ini diambil sebagai bentuk antisipasi dini terhadap potensi kerusuhan yang dapat merusak jalannya aksi damai masyarakat.
Menkopolkam menjelaskan bahwa penangkapan sementara terhadap pelaku potensial kerusuhan dilakukan sejak Rabu malam, setelah aparat mendeteksi adanya upaya penyusupan ke dalam kelompok demonstran.
“Kapolda Metro telah melaporkan sejak tadi malam bahwa ada beberapa orang yang telah kami periksa dan tahan sementara untuk mencegah tindakan anarkis,” ujar Djamari dalam konferensi pers di Jakarta.
Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan pembelajaran dari insiden serupa pada tahun sebelumnya, yang berujung pada pembakaran dan kerusuhan di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Djamari menambahkan bahwa aparat telah memetakan pergerakan kelompok-kelompok yang berpotensi memicu kerusuhan.
“Kami tahu di mana mereka berada dan langkah apa yang dapat kami ambil untuk menutup akses mereka,” katanya.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa jalannya demonstrasi tetap kondusif dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengacaukan ketertiban umum.
Polisi juga telah menyiapkan strategi khusus untuk mencegah gangguan terhadap aksi yang berlangsung di sekitar kawasan Senayan.
Meskipun demikian, Menkopolkam mengaku belum dapat memastikan jumlah pasti massa yang akan hadir dalam aksi tersebut. Ia menyebutkan bahwa sebagian demonstran telah tiba di Jakarta sejak pagi, khususnya dari arah timur seperti Pati.
“Saya belum bisa memberikan angka pasti, namun berdasarkan pemantauan, sudah ada kelompok yang datang sejak pagi,” jelasnya.
Ia menyarankan masyarakat untuk menanyakan detail lebih lanjut kepada Kapolda Metro Jaya mengenai estimasi jumlah peserta.
Empat kelompok utama terlibat dalam unjuk rasa kali ini, masing-masing membawa tuntutan yang berbeda namun sama-sama menyoroti isu nasional.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset, penuntasan kasus korupsi proyek kereta api DJKA Kemenhub, serta menyoroti hambatan dalam penyaluran donasi aksi.
Sementara itu, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) mengusung tuntutan serupa dengan tambahan isu penerapan hukuman mati bagi koruptor dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Di sisi lain, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) hadir dengan 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil, membawa 10 tuntutan mulai dari pertanggungjawaban politik kepemimpinan nasional hingga penolakan pajak yang membebani rakyat.
Tak ketinggalan, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) mengambil sikap berbeda dengan menyuarakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), sembari meminta perbaikan tata kelola agar penyalurannya tepat sasaran.
Bagi masyarakat yang hendak melintasi kawasan sekitar Senayan dan Palmerah, disarankan untuk menggunakan jalur alternatif guna menghindari penumpukan kendaraan.
Kepolisian telah mengimbau pengendara dari arah Cawang/Kuningan yang menuju Slipi maupun Grogol untuk mencari rute lain demi kelancaran arus lalu lintas.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi potensi kemacetan yang dapat mempersulit akses bagi para demonstran maupun masyarakat umum.
Pemerintah melalui Menkopolkam menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dihormati. Namun, aparat juga berkomitmen untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama aksi berlangsung.
“Kami tidak ingin sejarah buruk tahun lalu terulang, oleh karena itu segala bentuk potensi ancaman telah kami antisipasi sejak dini,” tegas Djamari.
Ia berharap masyarakat dapat memahami langkah-langkah yang diambil sebagai upaya menjaga stabilitas nasional.
Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap berita palsu atau provokasi yang dapat memicu ketegangan. Kepolisian telah menyiapkan tim khusus untuk memantau perkembangan situasi di lapangan.
“Kami meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan tetap mengikuti perkembangan melalui sumber resmi,” ujar seorang perwira tinggi yang tidak disebutkan namanya.
Demonstrasi besar ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi sekaligus menjadi ujian bagi aparat dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.
Keberhasilan dalam mengelola situasi ini akan menjadi cerminan kemampuan pemerintah dalam menangani dinamika sosial yang semakin kompleks di era saat ini.